Suara.com - Beberapa jenderal polisi aktif akan maju di Pemilihan Kepala Daerah 2018.
Mereka adalah Kepala Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin yang akan maju sebagai Calon Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan untuk pemilihan Gubernur Jawa Barat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi M Iqbal mengatakan kepolisian tak melarang hak politik setiap anggota. Namun kata Iqbal, jika ada anggota yang mengikuti Pilkada, anggota kepolisian berkewajiban untuk mengundurkan diri dari korps kepolisian.
"Polri tidak bisa melarang hak politik setiap anggotanya, tapi dengan regulasi, mereka harus mundurkan diri," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/1/2017).
Ketika ditanya kapan jenderal-jenderal aktif yang maju di Pilkada akan mengundurkan diri dari korps kepolisian, Iqbal menuturkan, pengunduran diri tersebut dilakukan setelah KPU menetapkan pasangan calon peserta Pilkada. Pasalnya KPU belum menetapkan pasangan calon peserta Pilkada.
"Saat ini kan belum (mundur), karena proses penetapan oleh KPU belum ada. Nanti kalau nggak salah akhir Januari atau awal Februari," kata Iqbal.
Iqbal mengatakan, jika pengunduran diri dilakukan terlebih dahulu sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU, dapat merugikan seseorang yang ingin maju di Pilkada.
"Kalau misalnya terlalu cepat mengundurkan diri, KPU dengan verifikasinya dengan regulasinya belum dapat menetapkan, kasian dong. Nanti terlanjur mengundurkan diri tapi ternyata tidak bisa ditetapkan jadi pasangan calon. Tunggu saja, mudah-mudahan akhir Januari jelas. Ada beberapa perwira Polri yang sudah memberi tahu kepada pimpinan untuk maju sebagai salah satu calon dalam Pilkada," tandasnya.
