Suara.com - Presiden Joko Widodo dinilai belum tentu akan mengganti sosok Menteri Perindustrian yang kekinian dipegang Airlangga Hartarto.
Airlangga kekinian juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, menggantikan Setya Novanto yang berada di dalam terungku KPK karena tersandung kasus dugaan korupsi dana proyek pengadaan KTP elektronik.
Pada awal masa pemerintahannya, Jokowi sempat menegaskan orang-orang yang berada di kabinetnya harus tidak memegang dua jabatan.
Namun, peneliti dari Saiful Mujani Research & Consulting Sirojudin Abbas menilai, hubungan Jokowi dengan Partai Golkar akan terganggu seandainya ia jadi mengganti Airlangga.
Apalagi, Partai Golkar sudah mendeklarasikan bakal mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilu 2019.
"Jadi, bila Jokowi menggeser Airlangga, maka bisa merusakkan hubungan dengan Golkar. Bisa renggang, bisa merugikan saat Pilpres 2019," kata Abbas dalam diskusi bertajuk "Perlukah Airlangga Mundur" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2018).
Jokowi, terus Abbas, sudah mendapat kepercayaan publik menjalankan pemerintahan yang stabil bersama kabinet kerjanya.
Karenanya, meski Airlangga tetap dipertahankan dalam kabinet kerja, tak bakal memengaruhi fluktuasi elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.
"(Dukungan untuk) Jokowi semakin menguat. Secara umum publik semakin percaya. Situasinya beda dengan oktober 2014 lalu, di mana publik masih mempertanyakan kapasitas Jokowi. Saat itu keragu-raguan publik masih tinggi sehingga harus dijawab dengan (menciptakan kabinet) profesional,” terangnya.
Berdasarkan pertimbangan itu, Abbas menilai risiko penurunan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 terbilang rendah meski yang bersangkutan mempertahankan Airlangga dalam kabinet.
TERPOPULER
