REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, reaksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengenai indikasi kriminalisasi terhadap kader partainya di Kalimantan Timur, adalah pesan tak ada kepastian hukum di Indonesia.
"Konsen terbesar dari Pak SBY itu sebenarnya kan perasaan adanya ketidakpastian hukum," kata Fahri di DPR, Jakarta, Jumat (5/1/2018).
Menurutnya, reaksi SBY mestinya jangan hanya dilihat sebagai reaksi pemimpin satu partai, tapi sebagai keresahan mantan presiden dua periode.
"Kalau seorang mantan presiden seperti Pak SBY saja ada perasaan tidak secure dengan hukum itu, kan artinya memang ada satu kondisi yang kadang-kadang bisa disebut seperti anomali, bahwa hukum itu kelihatan tidak pasti," jelasnya.
Fahri mengakui banyak mendengar informasi adanya kriminalisasi pada sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah.
"Soal gubernur selalu dikriminalisasi diganti oleh wakilnya, ada itu bupati dikriminalisasi diganti oleh wakilnya, kemudian dalam masa pilkada kayak begini, kandidat tertentu diancam harus mau berpasangan dengan si ini, kalau nggak dia di kriminalisasi," ungkapnya.
Fahri mengatakan, masalah utama di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Hal itu diungkap oleh berbagai survei baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Mestinya, Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan pada publik kondisi penegakan hukum yang semakin meresahkan.
"Kenapa zaman Pak Jokowi itu ada perasaan orang itu merasa tidak pasti secara hukum, ada perasaan bahwa hukum dipermainkan," tukasnya.
"Pak Fadli Zon sebagai pejabat tinggi Partai Gerindra mengatakan, sepanjang kepemimpinan Pak Jokowi ini ada kriminalisasi lawan politik, misalnya kayak begitu. Ini kan sejalan statement ini, karena itu harus ditanggapi secara serius. Pak Jokowi, tolong perhatian orang terhadap kinerja hukum Anda ini diperhatikan," pintanya.
TERPOPULER
