Suara.com - Tak hanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, layanan Jakarta Smart City Pemerintah Provinsi Jakarta juga dibanjiri laporan data palsu.
“Pemprov DKI juga sama. Dari data yang masuk laporan banjir dan laporan masyarakat, hampir 60 persen itu data-data sampah atau data palsu. Setiap ada laporan misalnya ada banjir laporan 5.000, sebanyak 2.700-nya adalah data sampah," kata Sandiaga di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2018).
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membentuk tim manajemen "sampah" bernama data cleansing team.
Menurut Sandiaga data sampah tak hanya menjadi persoalan di Indonesia, di berbagai negara juga merasakan hal yang sama.
“Jadi ini bukan hanya kami yang hadapi, tetapi juga dari Dubes Maroko dan Australia sama mengalami masalahnya. Jadi ini fenomena yang harus dihadapi bersama," ujarnya.
Layanan pembuatan paspor secara online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sering tidak dapat diakses publik gara-gara kebanjiran data sampah.
“Beberapa waktu lalu kami membuat pendaftaran online yang mendapat respons positif. Tapi karena beberapa ulah masyarakat tak bertanggung jawab dengan laporan fiktif ada 72 ribu data sampah sehingga pendaftaran online sangat sulit diakses masyarakat," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Kemenkumham kemudian berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Badan Intelijen untuk mengusut pengirim data sampah.
Kemenkumham akan merekrut ahli IT untuk mengembangkan sistem daring yang dapat mencegah peretasan.
