Hanura Kubu Daryatmo Desak Kemenkumham Cabut SK Kubu OSO

Ardi Mandiri, Dian Rosmala

Senin, 22 Januari 2018 | 16:57 WIB
Hanura Kubu Daryatmo Desak Kemenkumham Cabut SK Kubu OSO
Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (kiri). [Antara]

Suara.com - DPP Partai Hati Nurani Rakyat kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo mendesak Kementerian Hukum dan HAM mencabut surat keputusan Tentang Kepengurusan DPP Partai Hanura kubu Oesman Sapta Odang.

"SK itu didasarkan pada fakta-fakta yang salah. Jadi ada manipulasi yang dilakukan dewan kehormatan, yang sebetulnya tidak ada rapat dan tiba-tiba membuat surat dan seakan-akan di Hanura tidak ada konflik dan kemudian mengeluarkan SK kubu pak OSO," kata politikus Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana di DPR, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Selain minta Kemenkumham untuk mencabut SK kepengurusan Partai Hanura kubu Oesman, kata Dadang, pihaknya juga minta Kemenkumham mengakui serta menerbitkan SK soal kepengurusan Partai Hanura hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Dadang mengklaim Hanura yang sah yaitu hasil Munaslub beberapa hari yang lalu, yang menunjuk Daryatmo sebagai Ketua Umum menggantikan Oesman Sapta.

"Jadi semua sudah jelas bahwa kami bukanlah Hanura abal-abal, tapi yang ingin mengembalikan Hanura pada jati diri dan hanura yang menjauhkan dari praktek-praktek yang kotor," kata Dadang.

Mahar politik yang diminta Oesman kepada sejumlah kandidat Kepala Daerah serta dugaan penggelapan dana partai sebesar Rp200 milyar lebih menjadi alasan kubu Daryatmo melakukan aksi mosi tidak percaya terhadap Ketua Dewan Perwakilan Daerah.

"Ini membuat citra politik Indonesia menjadi buruk dan tidak mungkin kita bisa melahirkan pemimpin yang baik dari praktik kotor," tutur Dadang.

Partai Hanura terbelah menjadi dua kubu setelah Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding bersama sejumlah Ketua DPP lainnya melakukan aksi mosi tidak percaya terhadap Oesman.

Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang pun terlibat dalam aksi yang berujung pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura. Lewat forum Munaslub, kubu Sarifuddin memecat Oesman Sapta dan mengangkat Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Hanura.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Yasonna Minta Petinggi Hanura Duduk Bareng

Yasonna Minta Petinggi Hanura Duduk Bareng

News | Senin, 22 Januari 2018 | 15:22 WIB

Hanura Kubu Daryatmo Klaim Punya Bukti OSO Gelapkan Uang Parpol

Hanura Kubu Daryatmo Klaim Punya Bukti OSO Gelapkan Uang Parpol

News | Senin, 22 Januari 2018 | 12:45 WIB

Terkini

Tubuh Disayat dari Kepala hingga Perut, Pria di Kramat Jati Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

Tubuh Disayat dari Kepala hingga Perut, Pria di Kramat Jati Ditemukan Tewas Bersimbah Darah

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:19 WIB

Dasco Calon Kuat Wapres, Pemuda Muhammadiyah: Kita Butuh Sosok Konsolidator

Dasco Calon Kuat Wapres, Pemuda Muhammadiyah: Kita Butuh Sosok Konsolidator

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:18 WIB

Cara Membuat NPWP Online Melalui Coretax DJP, Siapkan Dokumen Ini

Cara Membuat NPWP Online Melalui Coretax DJP, Siapkan Dokumen Ini

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:18 WIB

Waspada Political Gaslighting: Saat Kritik Kebijakan Dianggap Tak Bersyukur

Waspada Political Gaslighting: Saat Kritik Kebijakan Dianggap Tak Bersyukur

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 13:15 WIB

Neraca Pembayaran RI Kembali Surplus, tetapi Arus Modal Asing Justru Melemah

Neraca Pembayaran RI Kembali Surplus, tetapi Arus Modal Asing Justru Melemah

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:13 WIB

Wajah Gampang Berjerawat? Coba 3 Sabun Batang yang Mudah Ditemukan di Apotek Ini

Wajah Gampang Berjerawat? Coba 3 Sabun Batang yang Mudah Ditemukan di Apotek Ini

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 13:12 WIB

2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi

2.397 Bencana Terjadi di Indonesia Sepanjang 2026, Karhutla dan Banjir Mendominasi

Sumbar | Jum'at, 20 November 2026 | 13:10 WIB

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Apakah PS4 Bisa Main GTA 6? Cek Harga dan Perangkat yang Dibutuhkan

Tekno | Jum'at, 20 November 2026 | 13:08 WIB

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

Kemensos Jalin Kolaborasi, Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim

News | Jum'at, 20 November 2026 | 13:07 WIB

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Pembangkit Energi Terbarukan Harus Diimbangi Kesiapan Jaringan Transmisi

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 13:06 WIB

×