Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak mempermasalahkan Presiden Joko Widodo membolehkan menteri rangkap jabatan di partai.
"Tidak masalah rangkap jabatan itu selama mendukung efektifitas kerja dari presiden," katanya di Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).
Hasto mengatakan Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif.
"Tetapi sekali lagi, kami menyerahkan ke bapak Presiden Jokowi," katanya.
"Tapi sebagai partai pengusung pemerintahan, sekiranya bapak Jokowi didalam tahun politik ini dan juga tantangan konsolidasi politik itu sudah diatasi dengan lebih baik, sehingga dukungan di parlemen jauh lebih kuat. Kemudian tantangan di bidang perekonomian melalui infrastruktur yang begitu masif, telah meletakkan dasar-dasar negara yang lebih baik, dan sekiranya beliau memberikan ruang bagi menteri yang rangkap jabatan untuk menjabat kembali, itu hal yang positif di dalam tahun-tahun politik ini."
"Tidak masalah rangkap jabatan itu selama mendukung efektifitas kerja dari presiden," katanya di Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).
Hasto mengatakan Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif.
"Tetapi sekali lagi, kami menyerahkan ke bapak Presiden Jokowi," katanya.
"Tapi sebagai partai pengusung pemerintahan, sekiranya bapak Jokowi didalam tahun politik ini dan juga tantangan konsolidasi politik itu sudah diatasi dengan lebih baik, sehingga dukungan di parlemen jauh lebih kuat. Kemudian tantangan di bidang perekonomian melalui infrastruktur yang begitu masif, telah meletakkan dasar-dasar negara yang lebih baik, dan sekiranya beliau memberikan ruang bagi menteri yang rangkap jabatan untuk menjabat kembali, itu hal yang positif di dalam tahun-tahun politik ini."
Jokowi membolehkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tetap menjabat yang ketua umum Partai Golkar. Menteri Sosial Idrus Marham juga diizinkan merangkap jadi ketua koordinator bidang kelembagaan Partai Golkar.
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid merangkap ketua koordinator bidang pemenangan pemilu Jawa dan Kalimantan untuk Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tidak memasalahkan Presiden Joko Widodo mengizinkan menteri rangkap jabatan di partai.
"Kita kembalikan dong ke usernya, Presiden. Bagi PPP sepanjang tidak menabrak peraturan perundangan, silakan, tidak apa-apa," kata Arsul di DPR.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai tidak menjadi masalah Presiden Joko Widodo membolehkan menterinya merangkap jabatan di partai.
"Selama itu tak mengganggu kinerja bagi saya itu sah-sah saja. Kenapa harus dipermasalahkan," kata Edhy Prabowo.
"Kita tak usah beralasan, berasumsi. Nyatanya banyak juga yang jabatan double, kerja dengan baik."
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid merangkap ketua koordinator bidang pemenangan pemilu Jawa dan Kalimantan untuk Partai Golkar.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tidak memasalahkan Presiden Joko Widodo mengizinkan menteri rangkap jabatan di partai.
"Kita kembalikan dong ke usernya, Presiden. Bagi PPP sepanjang tidak menabrak peraturan perundangan, silakan, tidak apa-apa," kata Arsul di DPR.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menilai tidak menjadi masalah Presiden Joko Widodo membolehkan menterinya merangkap jabatan di partai.
"Selama itu tak mengganggu kinerja bagi saya itu sah-sah saja. Kenapa harus dipermasalahkan," kata Edhy Prabowo.
"Kita tak usah beralasan, berasumsi. Nyatanya banyak juga yang jabatan double, kerja dengan baik."
TERPOPULER
