Rahmat menilai, baru mencuatnya persoalan gizi buruk yang mendera suku Asmat erat terkait politik pencitraan menjelang Pilkada 2018, serta Pemilu dan Pilpres 2019.
“Kami mengecam keras jika isu gizi buruk yang terjadi di Asmat dijadikan pencitraan pemerintah yang berkuasa, dan komoditas politik bagi para kontestan dalam perebutan kekuasaan dipilkada 2018 maupun pilpres nanti 2019,” kecamnya.
Karenanya, Rahmat mengatakan AGRA menuntut pemerintahan Jokowi serius menangani persoalan gizi buruk di suku Asmat maupun seluruh anak Indonesia.
“Sudah selayaknya pemerintah meminta maaf, karena telah mengabaikan hak suku Asmat. Presiden Jokowi harus mengambil tanggung jawab untuk segera mengembalikan seluruh hak yang dirampas oleh korporasi, yang difasilitasi oleh pemerintah di masa lampau. Kami menuntut Presiden Jokowi memastikan secepatnya penanganan wabah cacar dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan dan nutrisi suku asmat,” katanya.
Selain itu, AGRA juga menyatakan sikap menolak solusi percepatan pembangunan infrastruktur sebagai solusi gizi buruk suku Asmat.
“Terlalu sederhana pengambilan kesimpulan masalah gizi buruk suku asmat karena bukurnya pasilitas transportasi. Kami berpendapat, perlu perhatian semua pihak atas proyek infrastruktur pemerintah Joowi, termasuk wacana sebagai solusi masalah suku Asmat,” terangnya.
AGRA, sambung Rahmat, tidak menginginkan kebijakan pembangunan infrastruktur justru bukan untuk rakyat, melainkan menguntungkan investor asing serta korporasi.
Menurut Rahmat, Papua adalah incara para investor asing dan korporasi untuk pengembangan perkebunan sawit dan pengerukan sumber energi.
Tahun lalu, kata Rahmat, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan sudah melakukan survei lapangan dan ditemukan kandungan cadangan minyak dan gas di blok Asmat.
“Karenanya, pembangunan infrastruktur tidak boleh menguntungkan investor dan korporasi yang akan berdampak pada perampasan tanah dan suber daya alam terhadap suku Asmat, terlebih menjadi sebab punahnya suku Asmat,” tegas Rahmat mengingatkan.
Terakhir, Rahmat menilai penyelesaian masalah gizi buruk tidak dapat dipisahkan dengan politik pangan nasional. Bagi AGRA, kedaulatan pangan adalah keperluan mendesak rakyat.
“Karenanya, politik pangan pemerintah Jokowi yang tetap bersandar pada impor dan ekspor, harus diubah dengan membangun pertanian yang maju dan berdaulat dan reforma agraria sejati sebagai syarat terbangunnya industrialisasi nasional yang mandiri dan kuat,” tandasnya.
