Suara.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Jumat (9/2/2018), mempersilakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk menjalankan penyidikan terhadapnya atas kejahatan kemanusiaan. Dia juga mengatakan lebih memilih menghadapi regu tembak daripada dibui.
Kendati begitu, Duterte mempertanyakan apakah ICC memiliki wewenang untuk mendakwa dirinya atas kematian ribuan warga Filipina dalam perang yang dilancarkannya untuk memberantas narkoba.
Duterte membantah pernah memberikan perintah kepada kepolisian untuk membunuh para tersangka penjahat narkoba.
Jaksa ICC Fatou Bensouda pada Kamis (8/2/2018), mengatakan pemeriksaan awal dilakukan untuk melihat dua kemungkinan. Pertama apakah ICC memiliki wewenang untuk menyelidiki perang antinarkoba Duterte. Kedua, apakah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau tidak.
"Saya ingin mendapat kesempatan langka itu, berbicara dengan Anda. Hanya kita berdua di dalam ruangan," kata Duterte menanggapi pernyataan Bensouda seperti dikutip dari Antara.
"Saya sambut Anda. Kalau Anda ingin menganggap saya bersalah, silakan. Ya sudah. Cari negara yang menghadapkan orang dengan regu tembak dan saya siap," ujarnya lagi.
Sekitar 4.000 warga Filipina, yang sebagian besar dari kalangan miskin perkotaan, terbunuh oleh polisi dalam perang antinarkoba. Kebijakan itu merupakan gagasan Duterte dan telah mengkhawatirkan masyarakat internasional.
