Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan klarifikasi atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) atas tuduhan ketidaktransparan pengeluaran. Irjen Kementerian Kelautan dan Perikanan membenarkan jika ada keteledoran dari staffnya.
Pada rincian lebih lanjut, dari 11.191 paket itu tidak tergambar secara lengkap dan konkrit di laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (LKPP).
“Jadi bukan kesengajaan,” jelas Yusuf dalam konpers di Gedung KPP, Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2018).
Kenapa bisa demikain, tambahnya, karena karakter pengadaan barang dan jasa ini meliputi beberapa faktor.
“Seperti pihak penerima pada saat kita memberi alat penangkap ikan pihak penerima juga demikian punya beberapa kriteria seperti badan hukum,”jelasnya.
Data-data ini tidak gampang di protek sehingga tidak bisa mengatur ke KPP konkret dan cepat. Tapi bisa sampaikan selama kepemimpinan semua data transparan.
"Untuk laporan keuangan 2017 sudah di dan tidak ada uang yang bocor yang ada itu adalah keterlambatan proyek yang jauh di Merauke, bahan baku di Makassar, jadi perlu waktu. Kami sudah koordinasi kepada ICW dan itu sudah jelas,” ujarnya.
Selain itu Menteri Susi Pudjiastuti juga menyampaikan jika sejak dirinya masuk, itu semua bisa dilihat dari Web KPP. Beberapa rencana anggaran dan lain-lain itu ada di web KPP dan IKKP.
“Jadi, kita betul transparan dan accountable. Benar tidak boleh ada yang disembunyikan,” ungkapnya.
Ia mengatakan kalau ada kecurangan, dirinya persilahkan KPK dan kejaksaan untuk turut memeriksa.
“Kami siap. Kita merespon pernyataan ICW, bukan tidak menerima tapi klarifikasi karena kita udah upload di web. Itu ada keterlambatan data penerima, karena memang dasarnya data penerima belakang masuknya lantaran ada verifikasi dilapangan,”tukasnya.
