Di Depan Kepala Daerah, Jokowi Kembali Minta Pangkas Birokrasi

Pebriansyah Ariefana

Rabu, 28 Februari 2018 | 19:16 WIB
Di Depan Kepala Daerah, Jokowi Kembali Minta Pangkas Birokrasi
Presiden Jokowi bersama kaum ibu di Papua. [Facebook/ Joko Widodo]

Suara.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), memberikan pengarahan pada kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2018, di The Trans Luxury Hotel Bandung, Kamis (22/02/2018).

Turut mendampingi Kepala Negara, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Umum APPSI, yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam arahannya, Jokowi meminta kontribusi Pemerintah Provinsi dalam memajukan perekonomian nasional. Adapun secara umum, Jokowi mengarahkan Pemerintah Daerah untuk menggenjot kemudahan usaha dengan mempermudah masalah perizinan.

"Problemnya sering saya ungkapkan, seperti lamanya perizinan, banyaknya regulasi, banyaknya aturan, rekomendasi, banyaknya persyaratan, itu yang saya minta secepat-cepatnya dipangkas, dan sebesar-besarnya disederhanakan," kata Presiden Jokowi.

"Itulah yang akan mempercepat dunia usaha untuk bergerak dan berekspansi, sehingga lapangan pekerjaan pun akan terbuka luas," tambah Dia.

Terkait kerjasama silang antarprovinsi, Jokowi memandang upaya itu sebagai integrasi yang baik, dan mendatangkan efek yang baik pula terhadap perekonomian nasional.

"Kerjasama yang baik, mengintegrasikan pola distribusi, dari Provinsi ke Provinsi mana yang lebih mana yang kurang," ujar Jokowi.

Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo, menuturkan kepada Presiden RI, bahwa Rakernas yang digelar merupakan kegiatan reguler yang dilaksanakan APPSI setiap tahunnya.

"Kami berharap sekali Pak Presiden RI hadir dalam Rakernas. Karena, kami (para Gubernur) sangat merindukan untuk bisa kumpul bersama Pak Presiden seperti ini," ungkapnya.

baca juga

Sesuai dengan tema Rakernas, 'Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah untuk Penguatan Ekonomi Nasional", maka kerjasama tematik yang dibahas pada Rakernas kali ini, yakni kerjasama silang antar daerah untuk memperkuat ekonomi nasional.

"Kami percaya dengan kekuatan yang ada di daerah, akan mampu menjadi kekuatan nasional," Katanya.

Dengan bentuk kerja sama tersebut, diharapkan antar daerah dapat saling melengkapi kebutuhan akan suatu komoditas satu sama lain. Sehingga import menjadi solusi yang paling akhir dalam memenuhi suatu kebutuhan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

PDIP Protes ke KPU Tak Bisa Pajang Bung Karno untuk Kampanye

PDIP Protes ke KPU Tak Bisa Pajang Bung Karno untuk Kampanye

News | Selasa, 27 Februari 2018 | 18:00 WIB

Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Puan Maharani: Alhamdulillah

Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Puan Maharani: Alhamdulillah

News | Selasa, 27 Februari 2018 | 13:10 WIB

Jokowi akan Resmikan Pabrik Obat Kalbe di Cikarang

Jokowi akan Resmikan Pabrik Obat Kalbe di Cikarang

Bisnis | Selasa, 27 Februari 2018 | 09:32 WIB

Mendagri: Aturan Cawapres Dua Periode Masih Debat Kusir

Mendagri: Aturan Cawapres Dua Periode Masih Debat Kusir

News | Senin, 26 Februari 2018 | 21:02 WIB

Jokowi Sebut Lapor SPT Lewat e-Filling Mudahkan Wajib Pajak

Jokowi Sebut Lapor SPT Lewat e-Filling Mudahkan Wajib Pajak

Bisnis | Senin, 26 Februari 2018 | 20:47 WIB

Terkini

Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan

Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:19 WIB

KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli

KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:13 WIB

3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN

3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:07 WIB

KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum

KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:53 WIB

Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan

Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:43 WIB

Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT

Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:20 WIB

KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat

KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:15 WIB

Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah

Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:55 WIB

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:30 WIB

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Anggota Tim Suksesnya Jadi Tersangka Usai OTT

News | Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:22 WIB

×