REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pengembangan Kasus Novel Baswedan, Sandrayati Moniaga mengaku sudah mendapatkan informasi yang sifatnya belum resmi dari pihak kepolisian.
Karena itu, untuk memastikan informasi informal tersebut timnya akan segera bertemu dengan jajaran Polda Metro Jaya terkait kasus yang menyebakan kedua mata Novel rusak.
"Apakah koordinasi dengan kepolsian, dalam proses. Jadi informasi informal sudah mulai, tapi (pertemuan) formal akan kami segerakan," kata Sandrayanti, di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).
Pada hari ini, Sandrayati bersama anggota tim lainnya seperti Bivitri Susanti dan M Choirul Anam berkoordinasi dengan pimpinan KPK. Sandrayati menjelaskan bahwa didalam tim pemantau tersapat juga dari unsur masyarakat sipil. Sehingga tim tersebut berbeda dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang sering dibentuk oleh Presiden.
Menurut dia, Komnas HAM tak biasa menggunakan istilah TGPF ketika ingin menyelidiki sebuah kasus yang terkait pelanggaran hak asasi manusia. Tim yang dibentuk Komnas HAM biasanya lahir dari sidang paripurna, sub komisi dan tim ad hoc untuk penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat.
"Kalau TGPF yang berkembang di kawan-kawan, di masyarakat adalah yang dibentuk presiden. Jadi pembentuknya berbeda," jelas Sandra.
Sementara itu, anggota tim pemantau kasus Novel Baswedan, M Choirul Anam mengatakan hasil kerja tim akan keluar dalam bentuk rekomendasi. Rekomendasi itu, lanjut Anam akan diberikan kepada para pihak yang berkepentingan, khususnya Polri yang menangani kasus penyerangan terhadap salah satu penyidik senior lembaga antirasuah tersebut.
Dia berharap hasil kerja pihaknya yang tertuang dalam rekomendasi itu dapat membantu Polri mengungkap pelaku penyiraman air keras pada 11 April 2017 lalu.
"Sehingga memang kasus ini bisa terungkap, terus proses hukumnya bisa baik, menemukan siapa pelakunya, bahkan siapa yang paling bertanggung jawab," katanya.
Sandrayati menambahkan pihaknya percaya Polri selaku pihak yang menangani kasus penyiraman air keras ke Novel ini akan menjalankan rekomendasi dari tim pemantau yang dibentuk Komnas HAM. Tim tersebut akan bekerja selama tiga bulan, untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi.
"Kami percaya, kami meyakini rekomendasi itu akan dimanfaatkan, karena tujuannya adalah untuk memajukan hak asasi manusia di Indonesia," tuturnya.
TERPOPULER
