Paling Banyak Beri Lahan ke Pebisnis Perkebunan, Ini kata Zulhas

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tak membantah hasil studi Greenomics Indonesia, yang menyebutkan dirinya memberikan izin pemanfaatan lahan perkebunan terluas bagi perusahaan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.

Perizinan pemanfaatan lahan bagi perkebunan partikelir tersebut menjadi kebijakan Zulkifli saat masih menjabat Menteri Kehutanan RI pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Greenomics Indonesia sendiri memublikasikan data tersebut, setelah Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengkritik Presiden Joko Widodo ”ngibul” alias berbohong memakai program sertifikasi tanah rakyat.

"Saya masih lihat datanya, karena zaman itu, yang paling penting waktu itu bagi saya adalah, hutan tanaman rakyat. Saya mencanangkan 3 juta hektare, tapi berhasil membagi 1,3 juta hektare," kata Zulkifli di MPR, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

"Itu yang diteruskan sekarang oleh pak Presiden (Joko Widodo) sebagai perhutanan sosial," tambah Zulkifli.

Ia juga mengklaim, pernah menggagas rencana swasembada gula. Agar rencana itu terealisasi, dibutuhkan tanah yang sangat luas untuk perkebunan tebu.

"Tanahnya yang ada itu tinggal di Papua. Nah dulu kita ada program 300 ribu ha atau 400 ribu ha itu untuk gula, dan juga memperluas pertanian dan perkebunan pada waktu itu," ujar Zulkifli.

Namun, setelah dicoba, program itu gagal lantaran tanaman bahan gula tersebut terserang hama.

"Jadi tidak bisa lanjut tanam gula. Juga pertanian tidak bisa lanjut karena persoalan infrastruktur dan belum ada orang-orangnya," kata Zulkifli.

"Jadi nanti kita lihat lebih jelas. Ini kan respons karena Pak Amien toh. Terimakasih," tambah Zulkifli.

Hasil studi Greenomics Indonesia menunjukkan, selama periode 2004-2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu seluas lebih dari 2,4 juta ha, atau 36 kali lipat dari luas daratan DKI Jakarta.

Lebih dari 90 persen dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.

“Lebih dari 2,2 juta ha atau lebih dari 91 persen atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu ha atau di bawah 9 persen,” kata Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia.

Studi tersebut mengindikasikan, Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan periode 2009-2014, yang ketika itu juga menjabat Sekjen PAN, memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin perkebunan partikelir.

Zulkifli total memberikan izin penggunaan lahan seluas 1,64 juta ha atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta untuk pengusaha perkebunan.

Izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli—yang juga besan Amien Rais—setara dengan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.

Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Sebagai perbandingan, Menteri Kehutanan periode 2004-2009 MS Kaban, menerbitkan surat perizinan perkebunan kepada pebisnis seluas 600 ribu ha, atau 9 kali lipat daerah Jakarta.

Luas lahan yang dialihkan Kaban untuk pebisnis perkebunan itu, setara hampir 24 persen dari total luas lahan perkebunan selama 2004-2017.

Sedangkan izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya melalui Kepala BKPM, seluas 216 ribu ha, atau setara lebih dari 3 kali lipat luas DKI Jakarta.

“Data legal di atas sebaiknya perlu menjadi perhatian Pak Amien Rais, karena ketika kader PAN menjabat sebagai Menteri Kehutanan, justru tercatat sebagai juara pemberi izin-izin perkebunan kepada grup-grup bisnis tertentu, hingga hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta,” jelas Vanda.