Suara.com - Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Aziz menilai, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga S Uno kurang maksimal dalam melakukan pengawasan tempat-tempat terselubung yang dijadikan lahan prostitusi di sekitar Jakarta.
Abdul mencontohkan, adanya bisnis prostitusi yang terjadi di Apartemen Kalibata City beberapa waktu lalu membuktikan bahwa Pemprov DKI masih kecolongan dalam mengawasi tempat-tempat yang rawan dijadikan lahan prostitusi.
"Terkuaknya bisnis prostitusi di apartemen kalibata City beberapa waktu yang lalu menandakan bahwa pemerintah DKI Jakarta masih ceroboh dalam melakukan pengawasan terhadap apartemen maupun tempat-tempat terselubung yang dijadikan lahan prostitusi dengan mengekploitasi kaum hawa," ujar Abdul di ruang paripurna, DPRD, Jakarta, Senin (2/4/2018).
Pernyataan tersebut dikatakan Abdul saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jakarta tahun 2017-2022.
Dalam rapat paripurna hadir pula Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana, Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik, Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga S Uno.
Diberitakan sebelumnya, bisnis prostitusi terselubung di sejumlah kamar Tower Cendana Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, terbongkar.
Personel Polda Metro Jaya menangkap empat orang tersangka yang berperan sebagai mucikari praktik esek-esek di apartemen tersebut. Keempat tersangka itu ialah SL (50), IP (27), MP (21) dan YP (19).
Wadirkrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade Ary Syam mengatakan, saat polisi melakukan penggerebekan, sejumlah pekerja seks komersial sedang melayani pria hidung belang di beberapa kamar apartemen.
"Mereka tertangkap tangan saat lakukan kegiatan (prostitusi) di sana (Kalibata City)," kata Ade di Polda Metro Jaya, Kamis (29/3/2018).
Baca Juga: Satu Jam, PSK Apartemen Kalibata City Patok Tarif Rp850 Ribu
