Pemprov DKI Belum Bisa Lepas Saham Bir Delta, Ini Sebabnya

Pebriansyah Ariefana, Ummi Hadyah Saleh

Selasa, 10 April 2018 | 11:58 WIB
Pemprov DKI Belum Bisa Lepas Saham Bir Delta, Ini Sebabnya
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno meminta masyarakat bersabar soal pelepasan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk.

Sandiaga menuturkan Pemprov Jakarta akan mengambil kebijakan sesuai dengan arahan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

"Arahan pak gubernur (Anies) sudah jelas. Kita nanti akan komunikasi dengan mitra kita. Kami akan cari struktur yang terbaik kita juga akan sosialasasikan dengan baik," ujar Sandiaga di Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Karenanya Sandiaga menuturkan Pemprov akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan sebelum mengambil kebijakan.

"Kami koordinasikan juga dengan OJK kita ingin bahwa proses ini terbuka dan menghasilkan kebijakan yang terbaik atas portofolio yang dimiliki Pemprov DKI semenjak tahun 1970," kata dia.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu menegaskan Pemprov akan mengambil kebijakan yang belum pernah diambil pada pemerintahan sebelumnya.

"Tapi beberapa pemerintahan sebelumnya belum mengambil kebijakan mengenai investasi ini. Kali ini kami akan mengambil kebijakan. Mohon teman-teman sabar karena ini ada UU pasar modal yang harus kami patuhi dan juga ada UU PT, keterbukaan informasi juga mengenai confidenciality dan ini harus dikoordinasikan," ucap Sandiaga.

"Jadi kita tidak bisa terlalu gamblang memberikan sebuah informasi yang detail tapi lebih ke arah apa kebijakan yang diambil oleh pemprov DKI menjelang RUPS akhir bulan April. Pak gubernur sudah memberikan arahan ini yang akan kita lakukan persiapannya dan tahap-tahapannya kedepan," sambungnya.

Ketika ditanya apakah melepas saham PT Delta sesuai dengan janji kampanye, Sandiaga mengatakan yang terpenting ke depan investasi harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat.

baca juga

"Investasi yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat itu yang betul-betul terekam daripada big data disini apa yanh dibutuhkan, lapangan kerjaan, juga dari segi bagaimana pendidikan buat masyarakat apakah porfolio ini memberikan juga kesehatan kepada masyarakat. jadi ini yang menjadi poin yang kita prioritaskan ke depan," tandasnya.

Pemprov DKI memiliki 26,52 persen saham perseroan dengan kepemilikan langsung sebesar 23,34 persen.

Selain itu, ada pula saham melalui kepemilikan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP-IPM Jaya) sebesar 2,91 persen.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Anies Ingin Bangun Prasasti 357 Penyumbang Lahan untuk Proyek MRT

Anies Ingin Bangun Prasasti 357 Penyumbang Lahan untuk Proyek MRT

News | Selasa, 10 April 2018 | 07:33 WIB

Anies Baswedan Pelajari Usulan Transportasi di Sungai Ciliwung

Anies Baswedan Pelajari Usulan Transportasi di Sungai Ciliwung

News | Selasa, 10 April 2018 | 02:05 WIB

Ratna Sarumpaet Somasi Dishub, Ini Tanggapan Anies

Ratna Sarumpaet Somasi Dishub, Ini Tanggapan Anies

News | Senin, 09 April 2018 | 22:41 WIB

Sandiaga Janji Urus Sengketa Lahan Swasta di Pulau Pari

Sandiaga Janji Urus Sengketa Lahan Swasta di Pulau Pari

News | Senin, 09 April 2018 | 19:15 WIB

Sandiaga Ingin Sediakan Lapak untuk Pedagang Pasar Tasik

Sandiaga Ingin Sediakan Lapak untuk Pedagang Pasar Tasik

News | Senin, 09 April 2018 | 19:02 WIB

Terkini

Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng

Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:29 WIB

Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua

Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:21 WIB

Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen

Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 13:15 WIB

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:45 WIB

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:34 WIB

Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini

Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24 WIB

Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris

Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 11:45 WIB

Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG

Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:45 WIB

Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan

Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:15 WIB

Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?

Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?

News | Minggu, 21 Juni 2026 | 10:00 WIB