Pertanyakan Deklarasi Jokowi-Muhaimin oleh PKB, Ini Alasan PPP

Suara.com - Pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan dan mempertanyakan sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang telah melakukan deklarasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Muhaimin Iskandar (Join) untuk Pilpres 2019 yang akan datang.

"Itu yang kami sayangkan dan kami pertanyakan. Maksudnya 'Join' itu apa? Mau memaksakan Pak Jokowi mengambil Cak Imin (Muhaimin)?" kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi, di DPR RI, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Baidowi mengatakan, memilih bakal calon wakil Presiden adalah ranah Jokowi sebagai pemegang mandat partai koalisi. Jokowi dinilai paling tahu mengenai figur yang paling layak untuk mendampingi dirinya.

"Tentu figurnya itu harus memiliki integritas, kualitas dan elektabilitas. Dan tentu saja, yang terakhir adalah memiliki chemistry dengan Jokowi, karena ini ibarat suami-istri, harus sejalan serempak. Tidak suaminya ke kanan, istrinya ke kiri. Itu nggak bisa," ujar Baidowi.

Baidowi sendiri mempersilakan PKB untuk mendeklarasikan diri terlebih dahulu kepada Jokowi. Namun ia mengingatkan, memaksakan Muhaimin sebagai cawapres Jokowi adalah terlalu jauh dan terkesan mengintervensi Jokowi.

Baidowi menegaskan, pihaknya tidak masalah jika masing-masing partai berharap digandeng Jokowi sebagai pengusung cawapres. Namun, jika kesannya mengintervensi, maka PPP merasa keberatan.

"Karena kami sudah sepakat, soal cawapres Pak Jokowi akan dibahas bersama di Pilkada serentak. Dan sampai sekarang dukungan resmi PKB kepada Pak Jokowi kami belum lihat. Hanya sekadar deklarasi Pak Jokowi-Cak Imin. Itu sama saja sebenarnya deklarasi-deklarasi yang dibikin di daerah-daerah, atas nama ini dan itu, kan sama aja," tutur Baidowi.

Lebih jauh, Baidowi pun menyebut, (pihak PKB) membuat posko sebanyak apa pun, apabila di kemudian hari Jokowi justru memilih cawapres di luar PKB, apakah posko-posko tersebut masih berdiri atau akan dialihkan pada kandidat lain.

"Saya kira itu harus ditegaskan dulu. Konkritkan dulu dukungan PKB pada Pak Jokowi, baru kita bicara soal cawapres," tegas Baidowi.