Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat dan lembaga pemerintah terkait adanya dugaan pelanggaran narkoba, perjudian, perdagangan manusia, hingga prostitusi di sejumlah tempat di Ibu Kota.
"Kami akan melakukan langkah (tegas) di semua tempat yang sekarang sedang dalam proses. Kami banyak terima laporan baik dari warga maupun lembaga pemerintah yang lain tentang praktik-praktik 4 hal tadi," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/4/2018) malam.
Tetapi Pemprov DKI, kata Anies, kekurangan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Sehingga penyelidikan ke tempat yang diduga melanggar aturan tidak berjalan dengan maksimal.
"Saya harus akui bahwa Pemprov tidak cukup punya personalia untuk melakukan penyidikan. Jumlah PPNS itu sangat terbatas, (sedangkan) yang harus diawasinya banyak," kata Anies.
Anies menilai Pemerintah DKI sebelumnya tidak pernah menganggap penting pengawasan tempat hiburan malam. Untuk itu, ia dalam waktu dekat akan meningkatkan pengawasnya dan menambah penyidik PNS.
"Kami nanti akan tambah, kemarin sudah dibicarakan dengan kepala dinasnya bahwa kita memerlukan penambahan. Dan kami akan atur caranya supaya mereka-mereka mendapat pelatihan, sehingga bisa bertindak sebagai penyidik," tutur Anies.
Anies kemudian menyebut Pemerintah DKI sebelumnya tidak memprioritaskan hal ini. Sebab, kekurangan tenaga penyidik dan pengawas dibiarkan begitu saja.
"Selama ini tidak pernah jadi prioritas. Sampai orangnya saja nggak ada. Jadi ketika harus memeriksa begitu banyak ya perlu waktu yang lama," kata Anies.
"Dan ini sekarang akan jadi prioritas. Kami ingin Jakarta kotanya aman tidak ada orang tua yang anaknya kena narkoba," Anies menambahkan.
Baca Juga: Ingatkan Bos Hiburan Malam, Anies: Jangan Main-main di Jakarta
