Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ahmad Basarah ikut mengamini pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menilai Perpres 20 Tahun 2018 Tentang Pengunaan Tenaga Kerja Asing telah dipolitisasi oleh sebagian kelompok.
"Apa yang disebut dengan politisasi itu kan definisinya mempolitiking sesuatu yang tidak ada, kemudian dipropagandakan seolah-olah ada. itu sama dengan fitnah. Politisasi itu sama dengan fitnah," kata Basaah di DPR, Jakarta, Kamis (26/4/2018).
Wakil Ketua MPR itu mencontohkan saat Jokowi diisukan sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya, isu tersebut 100 persen fitnah.
Basarah megatakan, di tahun politik seperti sekarang, tentu melahirkan kompetisi antara petahana dan bakal calon yang akan menjadi penantang di Pilpres 2019. Kompetisi ada yang sehat dan adapula yang tidak sehat. Bahkan, kebijakan apapun itu yang dikeluarkan Presiden bisa menjadi bahan kompetisi.
"Bahkan batuknya seorang presiden pun, yang menjadi seorang presiden akan menjadi masalah dan di bahas," ujar Basarah.
Basarah pun mengajak semua pihak untuk mengukur semua kebijakan pemerintah secara objektif. Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan rakyat, maka dapat dikroscek oleh lembaga kontrol yang telah tersedia.
"DPR yang bermitra dengan tenaga kerjaan, silahkan di dalami di Komisi IX yang membidangi terkait masalah ketenagakerjaan. Adapun kebijakan-kebijakan lain, mari silahkan kita dalami," tutur Basarah.
"Mari kita biasakan kita menjalankan praktik bernegara itu berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat, jangan di luar mekanisme kesepakatan dan ketetanegaraan yang sudah dibuat, mengawasi kebijakan pemerintah khusus tenaga kerja dan sebagainya mari kita gunakan mekanisme pengawasan DPR," Basarah menambahkan.
