Suara.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tidak menyoal isu Tenaga Kerja Asing (TKA) menyerbu Indonesia dimainkan lawan politik Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2019.
Oesman menjelaskan, isu TKA kemungkinan besar akan terus menjadi perdebatan meski pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja sudah menjelaskan kalau TKI Indonesia yang 'menyerbu' negara tetangga.
"Politik demokrasi ya seperti ini. Tapi asal tidak ke arah fitnah. Kalau umpannya dia ke arah bagaimana membangun sistem ke depan yang betul-betul menjadi ukuran-ukuran terukur, terjaga, terkendali, tapi bukan fitnah, itu sah-sah saja," ujar Oesman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).
Oesman meminta politikus yang memainkan isu TKA tak memberikan data salah pada masyarakat.
Ketua DPD ini menilai isu TKA yang dimainkan untuk 'menyerang' kepemimpinan Jokowi belakangan ini cenderung kearah fitnah karena menggunakan data yang tak akurat.
"Banyak yang mengada-ngada ini, karena zaman politik ya memang begitu. Banyak yang mengada-ngada. Karena kalau nggak begitu, nggak hidup politiknya," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan faktanya bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menyerbu negara lain.
"Karena memang faktanya (begitu), TKI kita yang menyerbu orang (negara) lain," ujar Hanif di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018).
Hanif menerangkan, tenaga kerja Indonesia di Hong Kong ada sekitar 160 ribu. Sementara tenaga kerja Cina di Indonesia hanya 24 ribu.
Baca Juga: Mediasi, Wiranto: Ketum Hanura Tetap Oesman Sapta
"Kalau 160 sama 24 (ribu) itu, siapa menyerbu siapa? Kalau menggunakan bahasanya Pak Tom (Kepala BKPM), ada 1.000 orang di dalam satu ballroom, kemudian ada 1 orang asing, nah yang 999 orang merasa terancam dengan yang satu orang itu. Apa benar yang kaya gitu? Berarti kan kalau itu nggak benar berarti mungkin saja politis," kata Hanif.
Isu TKA kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Perpres itu dinilai oleh sekelompok orang akan memudahkan TKA masuk ke tanah air.
