Suara.com - Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai Komando Operasi Khusus Gabungan (Kopsusgab) belum diperlukan. Terutama dalam operasi penanganan teroris.
Ardi menganggap posisi Kopsusgab hanya bersifat sementara. Menurutnya meskipun pembentukan Kopsusgab TNI dapat dibentuk oleh Panglima TNI, akan tetapi tugas dari Kopsusgab hanya untuk operasi tertentu saja.
"Tetapi dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme belum diperlukan, apalagi kalau sampai dipermanenkan melalui keputusan presiden misalnya," kata Ardi di Sekertariat KontraS, Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).
Selain itu, Ardi melihat apabila Kopsusgab tetap dijalankan untuk menangani masalah terorisme, maka harus ada dasar hukumnya. Ardi mengkhawatirkan adanya tumpang tindih dengan Polri dalam pembagian kewenangan serta tugas dalam operasi penanganan terorisme.
"Kekhawatiran kami adalah akan terjadi tumpang tindih dikemudian hari karena TNI terlibat secara terus menerus dalam penanganan terorisme. Bisa dikatakan juga akhirnya mengambil alih peran Polri dalam penanganan terorisme," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah sudah menyiapkan Komando Operasi Khusus Gabungan untuk penanggulangan terorisme di tanah air. Dia klaim sudah dapat restu dari Presiden Joko Widodo.
Ia menjelaskan, tugas Komando Operasi Khusus Gabungan nantinya akan dikomunikasikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Moeldoko menyebut komando tersebut tidak harus menunggu dikeluarkan keputusan presiden.
Lebih jauh Moeldoko mengatakan unsur yang ada divdalamnya terdiri dari pasukan khusus yang ada di TNI AD, AL, dan AU. Menurut Moeldoko, operasi ini dilakuakan untuk membuat masyarakat Indonesia nyaman dan tenang. Mengingat beberapa hari terakhir terjadi teror bom di sejumlah daerah Indonesia.
Selain itu, mantan Panglima TNI ini menilai beberapa hari ke depan diperkirakan masih ada aksi teror di tanah air. Hal ini dikarenakan aparat keamanan tengah melakukan operasi besar-besaran untuk mempersempit ruang gerak teroris.
Tidak hanya itu, TNI dan Polri juga dibantu dengan Badan Intelijen Negara. Operasi tersebut berperan khusus untuk membantu pihak kepolisian. Ia meminta pada masyarakat Indonesia untuk menyerahkan sepenuhnya pada aparat.
