Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bertemu dengan Badan Siber dan Sandi Negara di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Mereka membahas masalah jaringan komunikasi antara pusat dan daerah.
Pemerintah ingin mengawasi dan mendeteksi potensi ancaman yang muncul di setiap daerah. Kemendagri dan BSSN akan berbagi informasi.
“Agar komunikasi antara pusat dan daerah itu lebih mudah, bisa berbagi informasi terutama soal keamanan. Kuncinya menangkal setiap ancaman, setiap gangguan," kata Tjahjo, Jumat (18/5/2018).
Tjahjo mengklaim pengembangan jaringan komunikasi ke daerah akan membantu kinerja pemerintah pusat. Dengan luasnya wilayah Indonesia, menurut dia, pemerintah pusat tak mungkin mengawasi hingga ke tingkat kecamatan atau kelurahan.
“Jadi nanti seorang gubernur bisa mendeteksi dengan detail sampai rumah ke rumah di tiap RT dan RW," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi.
Djoko mengatakan BSSN telah menyiapkan pengamanan siber pada tahun politik. Pasalnya, tidak tertutup kemungkinan berbagai 'serangan' bisa terjadi.
“Persoalan keamanan sudah pasti. Sebuah pemilu, pilkada, tentu membutuhkan keamanan. Kita siapkan yang sangat prima," katanya.
Menurut Djoko, pengembangan jaringan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah akan memperlancar arus informasi.
"Khususnya Mendagri dengan semua provinsi, nanti menyebar lagi ke kabupaten dan kota," ujarnya.
