Dapat WTP, KPK Sebut Pemerintahan Jokowi Mengalami Perbaikan

Pebriansyah Ariefana, Nikolaus Tolen

Senin, 04 Juni 2018 | 17:16 WIB
Dapat WTP, KPK Sebut Pemerintahan Jokowi Mengalami Perbaikan
Presiden Joko Widodo (kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6).

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pemerintah pusat karena mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasalnya, prestasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan terhadap penyajian laporan keuangan.

"Ini merupakan hal positif yang patut kita syukuri bersama-sama. Artinya dari salah satu aspek telah terjadi perbaikan yang cukup signifikan terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah pusat," kata juru Bicara KPK kepada wartawan, Senin (4/6/2018).

KPK berharap dengan mebdapatkan prestasi WTP dari BPK akan meningkatkan pencegahan korupsi. Diharapkan dengan adanya perbaikan tersebut, pengunaan uang negara semakin efektif.

"Semoga hal ini dapat menjadi pendorong bersama untuk melakukan perbaikan yang lebih signifikan dalam penggunaan uang negara dan khususnya pencegahan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo(Jokowi) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2017 dari BPK. Dalam acara diadakan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan tersebut, Jokowi menyampikan ucapan terima kasih atas kerja keras segenap jajaran di kementerian keuangan dan semua kementerian, lembaga penggunaan APBN.

"Saya melihat ada peningkatan jumlah entitas pemeriksaan yang mendapatkan WTP bertambah, di tahun 2016 yang WTP ada 74, sekarang yang di 2017 menjadi 80," kata Jokowi.

Sementara lembaga atau kementerian yang masih mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2017 berkurang. Dari sebelumnya delapan, kini menjadi enam.

Dalam kesempatan ini Jokowi juga menyinggung lembaga atau kementerian yang Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer. Yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut.

"Sekarang terbuka saja yang kita harapkan tahun depan bisa diperbaiki, sehingga nggak ada lagi yang TMP, sukur tidak ada lagi yang WDP (wajar dengan pengecualian), semuanya harus WTP," katanya.

"Sehingga yang masih mendapatkan WDP dan TMP perlu melakukam terobosan-terobosan dan upaya upaya sehingga tahun ini bisa bagus lagi," sambungnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Tangkal Radikalisme, Jokowi Disarankan Perkuat Koalisi Sosial

Tangkal Radikalisme, Jokowi Disarankan Perkuat Koalisi Sosial

News | Senin, 04 Juni 2018 | 17:09 WIB

Tolak Pasal Korupsi di RKUHP, KPK 5 Kali Kirim Surat ke Jokowi

Tolak Pasal Korupsi di RKUHP, KPK 5 Kali Kirim Surat ke Jokowi

News | Senin, 04 Juni 2018 | 15:19 WIB

Terungkap! Ini Alasan KPK Mau Periksa Bamsoet di Korupsi e-KTP

Terungkap! Ini Alasan KPK Mau Periksa Bamsoet di Korupsi e-KTP

News | Senin, 04 Juni 2018 | 13:59 WIB

Diperiksa soal Proyek e-KTP, KPK Tanya Ini ke Khotibul Umam

Diperiksa soal Proyek e-KTP, KPK Tanya Ini ke Khotibul Umam

News | Senin, 04 Juni 2018 | 13:33 WIB

Jokowi Terima LHP LKPP Tahun 2017 dari BPK, Ini Hasilnya

Jokowi Terima LHP LKPP Tahun 2017 dari BPK, Ini Hasilnya

News | Senin, 04 Juni 2018 | 12:37 WIB

Terkini

Bumi Diprediksi Makin Panas hingga 2030, Sudah Cukupkah Upaya Mitigasinya?

Bumi Diprediksi Makin Panas hingga 2030, Sudah Cukupkah Upaya Mitigasinya?

News | Senin, 01 Juni 2026 | 14:32 WIB

Prabowo Prediksi akan Ada Perlawanan dari Kelompok Tak Cinta Tanah Air

Prabowo Prediksi akan Ada Perlawanan dari Kelompok Tak Cinta Tanah Air

News | Senin, 01 Juni 2026 | 14:23 WIB

Prabowo: Ekonomi Indonesia Tak Boleh Hanya Menguntungkan Segelintir Orang

Prabowo: Ekonomi Indonesia Tak Boleh Hanya Menguntungkan Segelintir Orang

News | Senin, 01 Juni 2026 | 14:13 WIB

Prabowo: Ekonomi Indonesia Memang Tumbuh, Tapi Apa Sudah Merata dan Adil?

Prabowo: Ekonomi Indonesia Memang Tumbuh, Tapi Apa Sudah Merata dan Adil?

News | Senin, 01 Juni 2026 | 14:08 WIB

Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu

Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu

News | Senin, 01 Juni 2026 | 13:53 WIB

NASA Siapkan ' Buruh Robot' Masa Depan: Kecerdasan Buatan dan Drone Bakal Bangun Pangkalan di Bulan

NASA Siapkan ' Buruh Robot' Masa Depan: Kecerdasan Buatan dan Drone Bakal Bangun Pangkalan di Bulan

News | Senin, 01 Juni 2026 | 13:45 WIB

Jokowi 'Dilupakan' Tanpa Undangan, Hari Lahir Pancasila Jadi Panggung Keakraban Prabowo-Megawati

Jokowi 'Dilupakan' Tanpa Undangan, Hari Lahir Pancasila Jadi Panggung Keakraban Prabowo-Megawati

News | Senin, 01 Juni 2026 | 13:44 WIB

PDIP: Sikap Kritis adalah Cermin Cinta Tanah Air, Tak Bisa Dihadapi dengan Represi

PDIP: Sikap Kritis adalah Cermin Cinta Tanah Air, Tak Bisa Dihadapi dengan Represi

News | Senin, 01 Juni 2026 | 13:42 WIB

Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air

Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air

News | Senin, 01 Juni 2026 | 13:36 WIB

Hasto Soroti Pelemahan Rupiah dan Defisit Fiskal: Utang Dibayar dengan Utang

Hasto Soroti Pelemahan Rupiah dan Defisit Fiskal: Utang Dibayar dengan Utang

News | Senin, 01 Juni 2026 | 13:32 WIB