Suara.com - Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fredrich Yunadi menyebut dokter Michael beserta perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Permata Hijau ingin mencoba membunuh Setya Novanto (Setnov).
Hal itu terjadi saat mantan Ketua DPR RI itu mendapat perawatan usai mengalami kecelakaan tunggal di kawasan Permata Hijau.
"Tanpa membutuhkan pembuktian lebih lanjut, maka dokter Michael dan perawat IGD telah melakukan konspirasi politik kotor yang berusaha mencoba membunuh Ketua DPR RI Setya Novanto," kata Fredrich saat membacakan pledoi di gedung Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2018).
Menurut Fredrich, seharusnya setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat untuk menolong pasiennya, terlebih saat itu Novanto mengalami insiden kecelakaan.
"Merujuk Pasal 3 dan 52 UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dokter wajib memberikan perlindungan terhadap pasien. Pasien mendapatkan pelayanan medis dari dokter," katanya.
Namun, lanjut mantan pengacara Setya Novanto tersebut, fakta sidang terungkap bahwa saksi dokter Michael selaku kepala IGD RS Medika Permata Hijau justru dengan sengaja bersama-sama dengan perawat tidak mau menolong Novanto.
"Bahkan mengusir keluar dari IGD untuk menunjukan sikap tidak bersedia menolong pasien yg membutuhkan pertolongan," jelas Fredrich.
Dalam perkara ini, Fredrich Yunadi dituntut hukuman maksimal selama 12 tahun penjara oleh jaksa KPK. Selain itu, mantan penasihat hukum Novanto ini juga dikenakan denda Rp 600 juta dengan subsider kurungan enam bulan.
Jaksa beralasan, Fredrich terbukti telah mengondisikan agar Novanto mendapat perawatan di RS Medika Permata Hijau. Ia meminta tolong kepada dr Bimanesh Sutardjo untuk membantu skenario perawatan mantan Ketua DPR RI tersebut. Hal itu dilakukan agar Novanto tidak bisa diperiksa oleh penyidik KPK.
Baca Juga: Gila, Perempuan Ini Minum Urin Anjing dan Klaim Jerawatnya Sembuh
Jaksa memandang Fredrich melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
