Suara.com - Kepala Humas Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow memprediksi, isu negatif berbasis perbedaan suku, agama, ras, dan golongan (SARA), masih akan menjadi “alat perang” kelompok-kelompok politik di Pilpres 2019.
Pasalnya, Jeirry menilai, ada sejumlah partai politik yang sebenarnya memunyai sedikit massa pendukung di Pilkada serentak 2018, tapi mendadak mampu tampil signifikan bersama calon kepala daerah usungannya.
Ia memisalkan pada Pilkada Jawa Barat. Saat sejumlah lembaga survei memublikasikan salah satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jabar berpeluang kecil untuk menang, maka “jurus SARA” dikeluarkan sehingga mendongkrak naik jumlah perolehan suara.
"Apakah ini dipicu oleh lembaga survei? bisa saja. Lembaga-lembaga itu memperlihatkan pasangan kandidat tertentu masih dalam keadaan sulit untuk menang," kata Jeirry dalam diskusi bertajuk “What's Next: Membaca Hasil Pilkada 2018, Meneropong Peta Pilpres 2019” di Kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (29/6/2018).
Oleh karenaanya, ia memperkirakan permainan isu SARA itu akan menjadi senjata terakhir bagi sejumlah parpol untuk mendongkrak naik jumlah suara pemilih.
Akan tetapi, penggunaan isu SARA pada Pilpres 2019, bukan dilakukan oleh elite-elite parpol di level nasional, melainkan daerah yang notabene lebih dekat ke konstituen.
"Mungkin bukan dalam konteks nasional tapi secara lokal. Itu akan dimainkan oleh aktor-aktor politik lokal yang ada di sana berinteraksi dengan masyarakat," jelasnya.
Selain pulau Jawa, kata dia, Sumatera Utara bisa jadi bakal menjadi daerah paling rawan isu SARA menjelang Pilpres 2019.
"Jadi, di Pilpres saya kira isu ini akan tetap dimainkan untuk menggalang dukungan di daerah-daerah tertentu, misalnya Jabar atau mungkin di Sumut, yang tahun ini menurut saya mampu mengambil perhatian berkaitan dengan politisasi SARA," pungkasnya.
TERPOPULER
