Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak akan mengganti Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan dari jabatannya sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat. Pasalnya pengangkatan Iriawan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (6/7/2018).
"Secara hukum tidak ada dasarnya untuk kita ganti. Kecuali ada pelanggaran hukum. Hari ini belum pernah ada laporan. Saya kira ini soal konunikasi saja. Jadi sah secara hukum Komjen Iriawan menjabat sebagai Pjs Gubernur, Jawa Barat," kata Bahtiar.
Bahtiar mengatakan, kinerja Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jabar juga sudah terbukti. Hal itu dapat diperlihatkan dengan berhasilnya Pilkada di Jabar tanggal 27 Juni 2018 kemarin.
"Ini kan terkait nama-namanya saja ini, kami sudah sampaikan. Pilkada di sana kan aman dan sukses, justru mungkin kita harus berterima kasih untuk seluruh Pjs Gubernur, bukan hanya Jabar," katanya.
Bahtiar mengatakan terkait hal itu, dia sudah menjelaskan semuanya kepada masa aksi '67 Tegakan Keadilan'. Dan dia menilai mereka sudah memahaminya, karena dapat berdialog dengan baik.
"Responnya posiitif, kitaberdialog ya baik-baik saja. Apa sih yang kami tutup-tutupi," kata Bahtiar.
Sebelumnya, perwakilan masa yang dipimpin oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Shabri Lubis mempertanyakan pengangkatan Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jabar lantaran dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Persoalan kedua yang ditanyakan perwakilan massa ialah soal tercecernya ribuan KTP Elektronik di Kabupaten Bogor, beberapa waktu lalu. Mereka mengkritik kinerja Kemendagri.
