Suara.com - Ratas Penanganan Bencana di NTB, Ini Arahan Jokowi
Presiden Jokowi terus mengawasi proses penanganan dampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, Joko Widodo juga selalu mendapatkan pembaruan informasi penanganan di lapangan dan jumlah korban, serta bangunan yang rusak.
Hal tersebut dikatakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas bertopik ”Penanganan Bencana Alam Provinsi Nusa Tenggara Barat” di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).
"Selang beberapa lama setelah gempa yang pertama terjadi, saya sudah perintahkan langsung kepada-kepala BNPB, Basarnas, Panglima TNI, Kapolri langsung bergerak fokus pada upaya evaluasi," ujar Jokowi.
"Termasuk evakuasi wisatawan di sekitar lombok, memberikan perawatan kepada korban dan penanganan pengungsi," Jokowi menambahkan.
Dalam pengantarnya, Jokowi meminta korban yang belum ditemukan menjadi prioritas utama.
"Saya mendapatkan laporan dari lapangan proses pencarian korban dilakukan intensif dan sudah banyak mengerahkan alat-alat berat," ucap Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta pasokan logistik untuk masyarakat yang tengah mengungsi ditangani dengan baik, di antaranya dengan memastikan ketersediaan logistik, alas tidur, serta selimut.
"Terutama makanan untuk bayi, obat-obatan, pasokan air, serta berkaitan dengan listrik," kata Jokowi.
Baca Juga: Minta Maaf ke Veteran, Jokowi Janji Rapel Kenaikan Tunjangan
"Setelah tanggap darurat selesai, kita akan masuk ke rehabilitasi, ke rekonstruksi guna memperbaiki kondisi fisik bangunan baik rumah maupun (sejumlah fasilitas)," Jokowi menambahkan.
Lebih jauh Jokowi mengatakan, gempa di Lombok masih terus terjadi. Dengan begitu ia meminta BPBD dan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi, untuk lebih gencar lagi melakukan mitigasi bencana.
"Terutama di daerah rawan bencana, agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana alam," kata dia.
Sejumlah menteri dan pejabat negara yang hadir diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Marani, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Bisar Panjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
