Suara.com - Sejumlah pejabat negara masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) bagi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Maruf Amin. Beberapa nama itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Berkenaan dengan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan selaku pejabat negara bila terlibat dalam kampanye pasangan capres-cawapres tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Kalau dia pejabat negara dan berkampanye, maka ketentuan berkampanye melekat kepada dia. Misalnya gak boleh menggunakan fasilitas negara, harus cuti selama mengikuti kampanye," kata Arief di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).
Kendati begitu, lanjut Arief, terkait adanya kekhawatiran akan mengganggu kinerja pemerintah itu bukan wewenang KPU untuk menanggapinya.
Berkenaan dengan hal itu, Sekretaris TKN Jokowi - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto menegaskan, keterlibatan pejabat negara tidak akan menganggu kinerja pemerintah. Dia bahkan mengklaim mereka akan menjaga netralitas sebagai pejabat negara.
"Oh tidak (mengganggu netralitas). Karena inikan kesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya. Apapun Pak Jokowi - Maruf Amin adalah kesinambungan dari pemerintahan Jokowi-JK," tuturnya.
Untuk diketahui pejabat negara lainnya yang masuk kedalam struktur TKN Jokowi - Maruf Amin antara lain; Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP.
JK, Puan, Pramono, dan Sri Mulyani masuk dalam jajaran Dewan Pengarah TKN. Sementara Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar menempati kursi Dewan Penasehat TKN bersama pimpinan partai koalisi lainnya. Moeldoko menempati posisi Wakil Ketua TKN. Sementara itu, Johan ditunjuk menjadi salah satu juru bicara TKN.
TERPOPULER
