Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang, sebagai tersangka dalam kasus Pembahasan- APBD Tahun 2015. Mereka terbukti melakukan korupsi menurut KPK.
Wakil Ketua KPK, Basarian Pandjaitan mengatakan penetapan status tersangka dilakukan oleh penyidik KPK lantaran mereka terbukti mendapatkan hadiah terkait Pembahasan- APBD tahun 2015.
"22 Anggota DPRD Kota Malang Periode 2014-2015 diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD Pemkot Malang tahun 2015 dari Moch. Anton selaku Wali Kota Malang periode 2013-2018, menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatanya yang berlawanan dengan tugasnya selaku anggota DPRD kota Malang," kata Basaria di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2018).
Adapun 22 anggota DPRD yang ditetapkan tersangka yakni :
1. Arief Hermanto
2. Teguh Mulyono
3. Mulyanto
4. Choeroel Anwar
5. Suparno
6. Imam Ghozali
7. Mohammad Fadli
8. Asia Iriani
9. Indra Tjahyono
10. Een Ambasari
11. Bambang Triyoso
12. Diana Yanti
13. Sugiarto
14. Afdhal Fauza
15. Syamsul Fajhrih
16. Hadi Susanto
17. Erni Farida
18. Sony Yudiarto
19. Harum Prasojo
20. Teguh Puji Wahyono
21. Choirul Amri
22. Ribut Harianto
"Kasus ini menunjukan bagaimana korupsi dilakukan secara masal melibatkan unsur kepalabdaerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan anggaran," ujar Basaria
Atas perbuatannya 22 anggota DPRD Kota Malang, periode 2014-2019, disangkakan melanggar pasal 12 hurf a atau pasal 11 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tagun 1999 tentang oemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan pasal 12 B UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
Untuk diketahui KPK terus mendalami kasus suap pembahasan P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 yang dikenal dengan uang "pokir" senilai Rp 700 juta, korupsi "uang sampah" senilai Rp 300 juta dan fee satu persen dalam APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 senilai Rp 5,8 miliar.
Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi, BPPT Tentukan Status PNS Nur Mahmudi
