Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku kaget setelah mendapat data dari Badan Kepegawian Negara (BKN). Dari data tersebut sebanyak 2.357 Pegawai Negeri Sipil masih tercatat aktif, namun terjerat kasus korupsi.
"Pertama saya agak sedikit terkejut, bahwa ternyata ada 2.357 ASN (terpidana yang masih aktif). Memang Bupati wali kota, gubernur yang mengusulkan pergantian staf, kami kan tidak tahu pegawai di daerah kayak apa. Ini satu hal yang menjadi problem dengan ketidakjujuran dengan oknum-oknum di daerah," kata Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/9/2018).
Tjahjo kemudian berterima kasih Ketua KPK Agus Rahardjo, sudah ikut membantu dalam penegakan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang bermasalah dengan hukum terutama tindak pidana korupsi.
Menurut Tjahjo, sempat terjadi kendala lantaran Mendagri mengeluarkan surat edaran tahun 2012 mengenai perihal pengangkatan kembali Pegawai negeri Sipil dalam jabatan struktural.
"Ini jadi hambatan, maka kami kemarin rapat, kami cabut," ujar Tjahjo
Tjahjo menuturkan saat ini Mendagri mempunyai kewenangan untuk mengganti PNS yang tersandung masalah korupsi.
"Mendagri punya kewenangan untuk memberhentikan langsung. Korupsi berjamaah di beberapa daerah, tidak hanya di Malang, tapi daerah lain. kami siapkan diskresi," tutup Tjahjo.
