Suara.com - Komisi Pemilihan Umum terus merapikan data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan data ganda di dalam DPT saat ini di bawah dua persen.
"Yang kami lakukan adalah membersihkan. Dan kami yakin angkanya di bawah dua persen bahkan satu persen dari total DPT. Jadi dari 185 juta kami optimis bisa dibawah dua persen, target kita dibawah satu persen," kata Viryan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).
Menurut Viryan, munculnya data ganda bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, kata dia, bisa disebabkan oleh faktor kelelahan tim operator KPU.
"Kami mengakui ada satu dua atau sejumlah data yang dimungkinkan ganda karena dua sebab. Pertama, mungkin karena faktor teman-teman operator kelelahan. Karena tahapan kami ini sangat ketat. Untuk sejumlah daerah, contoh kabupaten Bogor, itu 3 juta pemilihnya di satu kabupaten. Setara dengan jumlah pemilih di beberapa provinsi," tuturnya.
Selain itu faktor eksternal. Ia mengatakan petugas masih menemukan pemilih yang memiliki lebih dari satu kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK) ganda.
Berdasarkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri ke KPU, Viryan menyebut ditemukan 1,4 juta NIK ganda.
"Dari fakta-fakta lapangan yang kita temui ada temuan-temuan tersebut. Sebagai contoh ada orang punya e-KTP lebih satu, masih ada nik ganda. Bahkan di di DP4 yang diberikan ke KPU, kita sudah cek analasis kegandaan, terdapat 1.4 juta NIK ganda," ungkapnya.
Untuk diketahui, KPU telah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak 187 juta. Berdasarkan hasil penetapan tercatat jumlah DPT sebanyak 185.732.093 untuk pemilih dalam negeri. Sedangkan untuk pemilih luar negeri berjumlah 2.049.791.
Kendati demikian, KPU masih akan terus melakukan penyempurnaan selama sepuluh hari terhitung sejak ditetapkanya DPT pada tanggal 5 sampai dengan 15 September 2018.
Baca Juga: PKS, PPP, Nasdem, PAN, dan Perindo Berpotensi Tak Lolos Parlemen
