Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kecewa Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan napi korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif alias nyaleg.
"Saya menerima keputusan hukum ini dengan kecewa, geram dan jengkel. Bagaimana rumah keadilan memberikan keputusan yang terasa tidak adil bagi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli kepada wartawan, Jumat (14/9/2018).
Kadung diputuskan oleh MA, Raja meminta masyarakat lebih jeli dan cerdas saat memilih partai politik serta calegnya pada Pemilu 2019.
"Rakyat harus cerdas memilih dan memilah parpol dan caleg yang anti-korupsi, parpol yang tidak menempatkan satu orangpun caleg mantan napi koruptor di DCT-nya," katanya menuturkan.
Sebelumnya, Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA telah memutuskan hasil permohonan uji materi terhadap Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018. Hasilnya, MA membatalkan peraturan tersebut sehingga membolehkan mantan napi korupsi nyaleg.
Suhadi mengatakan jika aturan yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
"Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September). Permohonannya dikabulkan dan dikembalikan kepada Undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017)," kata Suhadi.
