Suara.com - Pimpinan Ikatan Dokter Indonesia menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/9/2018). Dalam pertemuan ini, Ketua Umun IDI Ilham Oetana Marsis mengatakan banyak hal yang dibahas IDI dengan Preisden Jokowi.
Pertama, Ilhan mengundang Jokowi untuk hadir ke Muktamar IDI yang ke-30 di Samarinda.
"Tentunya kami mengundang beliau dan beliau menyatakan kesediannya akan datang di Muktamar karena kita harapkan ada keynote speaker, atau sebagai arahan apa yang akan kita lakukan menurut guidance dari mereka, terutama tentang masalah yang terkait kedokteran," ujar Ilham seusai pertemuan.
Kedua, IDI juga menyampaikan konsep pendidikan kedokteran ke depan. Menurutnya, dunia pendidikan kedokteran saat ini sudah berubah.
"Beberapa negara sudah mengubah pola pendidikan yang dapat menjawab yang hartus dilakukan untuk akselerasi dalam diagnostik, terapi," kata dia.
Rencana revisi UU Pendidikan Kedokteran juga disampaikan IDI ke Jokowi. Usulan revisi ini sudah disampaikan IDI ke DPR dua tahun lalu.
"Semula masuk prolegnas long list, pada 2018 masuk short list. tahapannya, sudah diterima sepenuhnya oleh komisi baleg DPR, dan hari ini kurang lebih jam 10 akan masuk bahasan bamus DPR, bilamana diterima, tentu akan dibawa dalam rapat paripurna," katanya.
Ilham selanjutnya memberikan contoh revisi UU Pendidikan Kedokteran yang harus dibahas. Yakni bidang bio informasi dan bio engineering. Ia mengatakan kalau bidang tersebut dimasukan maka konsep Indonesia sama dengan negara maju.
"Contohnya, pengobatan terapi kanker. Kalau kita ngomong tentang stem cell, itu sudah masa lalu di negara-negara barat. yang tentunya kita lihat sekarang sudah dengan celular treatment, genetika, dan pengobatan dengan virus," ucap dia.
Baca Juga: Gagal Obati Anjing, Dokter Hewan di Tangerang Digugat Rp 1,3 M
Pada poin ketiga, IDI dan Presiden Jokowi membahas tentang pelayanan kesehatan ke depan. Ilham menjelaskan, dengan era digital masalah kesehatan dapat dianalisa dalam waktu singkat.
"Kemudian jalan keluar juga dalam waktu yang singkat, dan tidak akan terjadi masalah yang diributkan sekarang ini, tentang masalah defisit BPJS," kata dia.
"Karena apa, apa yang dihasilkan sebagai jalan keluar dalam bentuk Perpres Nomor 82 tahun 2018, itu hanya bersifat sementara, bukan penyelesaian yang tetap, dan kita harus mencari penyelesaian yang tetap," Ilham menambahkan.
Terkait hal tersebut, Ilham mengatakan Presiden Jokowi setuju dengan usulan IDI. Ke depan ia berharap ada sinkronisasi dan kerja sama antara IDI dengan Kemenkes dan BPJS.
"Tentu masalah ini akan cepat diselesaikan secara komprehensif, bukan bersifat sementara seperti yang anda ketahui," ucapnya.
Keempat, IDI berharap program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan baik. Ilham khawatir dengan persoalan defisit BPJS akan menghambat program Kartu Indonesia Seat atau JKN.
