Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menangkap oknum yang menyebarkan informasi tidak benar atau hoaks soal gempa dan tsunami Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto setelah mengikuti rapat terbatas atau ratas membahas penanganan gempa Sulteng.
"Kalau di sana-sini ada kekurangan saya mengaharapkan masukan itu disampaikan pada kami untuk segera kita koreksi. Tapi jangan sampai muncul hoaks, muncul berita yang tidak benar," kata Wiranto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10/2018).
Menurut Wiranto, berita yang tidak akurat justru akan meresahkan masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban gempa dan tsunami di Sulteng pada Jumat (28/9).
"Maka tadi presiden telah menginstruksikan pada Kapolri, siapapun yang pada saat kita mendapatkan bencana seperti ini dan prihatin dan memanfaatkan keprihatinan ini untuk kepentingan tertentu yang justru meresahkan masyarakat, kita segera akan tangkap," jelas Wiranto.
"Karena itu merupakan hal yang merugikan kita semua satu bangsa yang sedang melakukan suatu proses membangun untuk meringankan terdampak di Palu dan sekitarnya," lanjut Wiranto.
Selanjutnya, berita resmi terkait penanganan gempa Palu akan disampaikan satu pintu. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dipercaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
"Kita menunjuk humas BNPB, jadi salah satu pintu memberikan penjelasan yang akurat pada masyarakat. Dan penjelsan lain akan disesuaikan pokok pembicaraan atau informasi badan resmi," imbuh Wiranto.
Baca Juga: Roro Fitria Punya Peluang Bebas dari Penjara
