REGIONAL:
Suara.com - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai pemerintahan Joko Widodo tidak konsisten dalam kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Pasalnya, Pemerintah menunda kebijakan kenaikan harga premium tidak lama setelah diumumkan kenaikan harga BBM jenis tersebut.
Menurut Bhima, tidak konsistennya kebijakan pemerintah akan berakibat buruk ke depannya. Apalagi, saat ini sedang berlangsung Acara besar yakni Annual Meeting IMF-World Bank yang mana bisa dilihat buruk oleh peserta berbagai negara.
"Kalau kebijakannya tidak konsisten akan menurunkan kepercayaan investor. Ini sentimen buruk," kata Bhima saat dihubungi Suara.com, Rabu (10/10/2018).
Bhima menuturkan, pemerintah mempunyai banyak pilihan dalam kebijakan harga BBM jenis premium. Salah satunya, bisa menambah subsidi premium.
"Jadi, kalau masih bisa ditambah subsidi energinya, atay PMN Pertaminanya dinaikan ya cukup non subsidi saja yang dinaikan," imbuh dia.
Sebelumnya, Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Premium. Harga premium yang dijual akan tetap sama seperti sebelumnya yakni Rp 6.550 per liter.
Keputusan penundaaan kenaikan harga premium ini tak berselang lama setelah pemerintah memutuskan naikkan harga BBM tersebut.
Menurut pemberitaan yang ada pembatalan kenaikan BBM jenis Premium ini berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Selain itu, kebijakan ini juga akan ditinjau kembali sampai semua pihak termasuk PT Pertamina (Persero) siap.
TERPOPULER