Suara.com - Koordinator Juru Bicara Tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku siap memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018), hari ini.
Rencananya, polisi akan memeriksa Dahnil sebagai saksi terkait kasus penyebaran hoaks yang telah menetapkan Ratna Sarumpaet sebagai tersangka.
"Iya betul (akan penuhi panggilan)," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Selasa (16/10/2018).
Dahnil mengaku tak ada persiapan khusus terkait agenda pemeriksaannya sebagai saksi. Namun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu mengaku senang bisa dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasus hoaks Ratna Sarumpaet.
"Saya akan datang dengan senang hati dan gembira," kata dia.
Terkait agenda pemeriksaan ini, Dahnil mengaku akan mendatangi Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.00 WIB.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, alasan polisi memeriksa Dahnil untuk menggali soal pertemuan yang digelar kubu Prabowo-Sandiaga pada 2 Oktober 2018 lalu. Pertemuan itu diduga membahas soal penganiayaan yang diklaim Ratna Sarumpaet.
Menurut Argo, polisi berniat mencari tahu apa saja yang dibahas oleh para elit kubu Prabowo-Sandiaga menanggapi soal klaim Ratna Sarumpaet yang dianiaya sejumlah orang hingga babak belur.
"Kan ada pertemuan itu. Kita tanya lah kebenaran itu, apa yang dibicarakan di situ," kata Argo di Polda Metro Jaya.
Baca Juga: Bikin Kacau, Ular Piton 7,5 kg Masuk ke Ruang Rapat
Dalam kasus Ratna Sarumpaet, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Mereka yang sudah dimintai keterangan yakni Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro serta Wakil Ketua Tim BPN Prabowo-Sandiaga, Nanik S. Deyang.
Dalam kasus ini, Ratna Sarumpaet dijerat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari penerapan pasal berlapis itu, Ratna Sarumpaet terancam hukuman pidana 10 tahun penjara.
