REGIONAL:
Suara.com - Wakil Bupati Bekasi Eka Supriat Atmaja mengklaim tak tahu dengan kasus suap proyek Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi Neneng Hasanag Yasin. Dia juga tidak tahu soal urusan perizinan proyek itu.
Dia baru mengetahui penangkapan itu pada saat penutupan Porda XIII Jabar, Minggu (15/10/2018) sore bahwa ada penjemputan Neneng ke kantor KPK.
"Soal perizinan itu saya tidak tahu," singkat Eka saat ditemui di Bekasi.
Pemkab Bekasi akan melayangkan surat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pasca penangakapan Neneng Hasanag Yasin dan sejumlah pejabat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Surat itu disampaikan untuk meminta petunjuk gubernur soal adanya kekosongan kursi tiga kepala dinas dan satu kepala bidang.
"Hari ini suratnya langsung dikirim ke sana Provinsi Jawa Barat sambil menunggu arahan dari gubernur," kata Eka.
Sebelumnya KPK, telah menetapkan tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro, dalam kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta.
Selain Bily dan Neneng Hasanah, KPK tetapkan 7 orang lain yakni dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta, seluas 774 hektar dan dibagi dalam tiga tahapan.
Adapun pemberian yang baru terealisasi oleh Lippo Group kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah baru sebanyak Rp7 miliar.
Adapun pasal yang disangkakan kepada pemberi yakni BS, T, FDP, dan HJ disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan penerima, NNY, J, SMN, DT, dan NR disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahndiubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
TERPOPULER
