Suara.com - Wakil Sekreraris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga yakin jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memproses adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan (Zulhas) ketika mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Huda, Ciamis, Jawa Barat.
Dirinya memberikan kepercayaan kepada Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk memproses dugaan kampanye di lingkungan institusi pendidikan tersebut.
"Kita serahkan saja kepada Bawaslu. Jadi kita berikan saja kepercayaan kepada Bawaslu, baik melalui Panwaslu, Panwascam atau Panwas silakan. Pasti itu akan diproses," kata Eriko di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).
Eriko mengatakan potensi pelanggaran dapat saja terjadi dalam konteks batasan kampanye. Lebih lanjut, dirinya menyebut potensi pelanggaran sangat rawan terjadi manakala seseorang melakukan kunjungan atau sekadar silaturahmi ke lembaga pendidikan atau pondok pesantren.
"Seperti di pesantren atau di sekolah, ini yang kadang batasan itu tidak disadari, sebenernya kalau diskusi kan boleh. Kenapa tidak boleh? Misalnya diundang, saya diundang berdiskusi di satu kampus misalnya, tapi saya tidak mengkampanyekan sebagai calon kan tidak ada masalah juga dalam hal ini," jelasnya.
"Yang tidak boleh kan misalnya kondisi itu dikondisikan dan berupa kampanye yang seolah-olah dikondisikan seperti diskusi, padahal kampanye yang dilakukan tertutup atau mengajak, menunjuk pilih nomor ini, kan itu yang tidak boleh. Jadi batasannya memang tipis tapi kita berikanlah kepada Bawaslu untuk melihat itu dengan jernih," tambah Eriko.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan bersama Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menggelar safari dan silaturahmi ke berbagai kalangan di Jawa Barat, Senin (15/10/2018).
Zulkifli Hasan mengajak Sandiaga Uno bersilaturahmi menemui KH Nonop Hanafi, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Ciamis, Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Zulkifli mengingatkan tahun 2019 nanti umat juga memilih partai politik dan anggota DPR tingkat pusat sampai kabupaten.
TERPOPULER
