Kuota Produksi Vale Dipangkas, Bahlil: Mereka Buat Laporan Sembarangan!

Suara.com - PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi satu-satunya perusahaan yang terkena pemangkasan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Pemerintah menyebut Vale sebelumnya telah mendapatkan kuota, tetapi kemudian mengajukan tambahan produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tidak ada perusahaan BUMN yang mengalami pemangkasan RKAB. Menurut dia, persoalan Vale muncul setelah perusahaan meminta tambahan kuota produksi.

"Menyangkut Vale, saya tahu tidak ada BUMN yang kita potong RKAB-nya. Cuma Vale saja. Vale itu bukan memotong. Kita kasih, tetapi dia minta tambah. Jadi, tahap pertama kita sudah kasih, jangan dia kasih laporan sembarang-sembarang," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Bahlil mengatakan pemerintah masih membuka peluang penambahan kuota bagi Vale. Namun, keputusan tersebut akan bergantung pada kinerja perusahaan.

"Aku fair-fair saja kok. Kita udah kasih tapi dia minta tambah. Tapi kita memberikan tambah itu kan sesuai amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya bagus, kita kasih bagus," ujarnya.

Menurut Bahlil, Kementerian ESDM menerapkan perlakuan yang sama terhadap perusahaan dalam proses pengajuan RKAB 2026. Ia menyebut perusahaan seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) juga mendapatkan kuota produksi.

"Karena negara ini bukan mau-mau kita aja kita mau urus, harus semuanya equal treatment, kira-kira itu. PTBA, PT Antam semuanya kita kasih. Enggak ada yang enggak kita kasih," tegasnya.

Sebelumnya, Vale memang telah meminta pemerintah mengevaluasi kembali kuota produksi 2026. Pada Januari 2026, perusahaan mengajukan revisi RKAB setelah pemerintah hanya menyetujui sekitar 30% dari total kuota produksi yang diajukan.

Vale menilai kuota yang disetujui tersebut belum mencukupi kebutuhan operasional perusahaan secara keseluruhan. Perseroan kemudian berharap pemerintah memberikan ruang evaluasi agar pasokan dan kegiatan hilirisasi nikel tetap dapat berjalan optimal.