Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan, pihaknya menolak memberikan bantuan kemitraan untuk Pemkot Bekasi lantaran bantuan itu di luar perjanjian soal persampahan antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi.
Sengkarut dana bantuan kemitraan ini pun menuai ketegangan hubungan yang terjalin antara Pemkot Bekasi dengan Pemprov DKI. Penolakan bantuan kemitraan pun akhirnya berujung pada penahanan sejumlah truk muatan sampah milik Pemprov DKI oleh Pemkot Bekasi yang dilarang melintas Bekasi.
Anies mengatakan, pada Februari 2018 Pemkot Bekasi mengajukan permintaan bantuan kemitraan kepada Pemprov DKI. Namun, hingga Mei 2018 Pemprov DKI meminta data perincian bantuan kemitraan yang dimaksud, pihak Pemkot Bekasi baru memberikannya pada Oktober 2018.
"Ini bukan masalah sampah. Tapi cara menyampaikannya menggunakan isu sampah, sehingga kesannya Jakarta punya masalah dengan sampah. Tidak! Jadi kita tertib menjalankan semua yang menjadi kewajiban kita," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (21/10/2018).
Adapun bantuan kemitraan yang baru saja diberikan oleh Pemkot Bekasi kepada Pemprov DKI pada 18 Oktober 2018 lalu meliputi, proyek pembangunan flyover Rawa Panjang senilai Rp188 miliar, proyek pembangunan flyover Cipendawa senilai Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran senilai Rp16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi senilai Rp 5 miliar.
"Bayangkan, dari mulai Mei diminta perinciannya tak kunjung datang. Ketika datang sekarang, yang dimarahin yang menerima, begitu," ungkap Anies.
Anies pun bersikeras untuk tidak memberikan bantuan kemitraan kepada Pemkot Bekasi. Menurut Anies, uang yang diminta oleh Pemkot Bekasi adalah uang rakyat DKI yang harus dipertanggungjawabkan.
"Harus diingkat Bekasi itu masuk provinsi mana coba? Iya, Jawa Barat. Kalau mau minta ke Pemprov mana harusnya dimintai? Kok mintanya ke Jakarta? Ini masalah APBD Kota Bekasi yang sebagaian tanggungjawabnya dilimpahkan ke Pemprov DKI," tandasnya.
TERPOPULER
