Suara.com - Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf mengaku pasrah dengan putusan Majelis Hakim Riyadi Sunindio yang menolak gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun 2018.
"Ditolak ya, ya sudah. Artinya nggak diterima. Biasa saja," kata Irwandi usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2018).
Setelah upaya hukum yang diajukannya itu gagal, Irwandi mengaku akan siap menjalani proses hukum atas penetapan statusnya sebagai tersangka di KPK. Dia pun tak akan melakukan upaya hukum setelah permohonan praperadilanya itu ditolak.
"Akan selalu kooperatif kok. Ditolak ya sudah. Masa saya ajukan kedua," kata Irwandi.
Diketahui, Irwandi sebelumnya melayangkan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan terkait aksi tertangkap tangan yang dilakukan KPK pada 3 Juli. Operasi tangkap tangan itu dilakukan KPK karena Irwandi diduga terlibat kasus suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018
Pihak Irwandi juga keberatan dengan kesalahan pengetikan tanggal yang terdapat pada surat penahanan, dan penyebutan "Operasi Tangkap Tangan" (OTT) yang tidak ada dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.
Namun dalam pertimbangannya, Hakim Riyadi menilai proses penangkapan lebih cepat dari penerbitan laporan kejadian karena penyidik KPK membutuhkan waktu cepat untuk segera mengumpulkan bukti-bukti.
Perihal penyebutan OTT, Hakim Riyadi menyatakan apa pun namanya, istilah tersebut merujuk pada kata "tertangkap tangan" yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Sementara itu, terkait kesalahan pengetikan tanggal, hakim telah memeriksa bahwa kekeliruan tersebut tidak menyasar hal yang substantif, sehingga surat penahanan terhadap Irwandi tetap sah dan berkekuatan hukum mengikat.
Baca Juga: Gugatan Praperadilan Irwandi Yusuf Ditolak
