REGIONAL:
Suara.com - Penanganan perubahan iklim merupakan upaya kolektif kita bersama, bukan semata melalui proses negosiasi antara negara maju dan negara berkembang di tingkat internasional. Selain itu, yang lebih penting adalah menerapkan pengendalian perubahan iklim menjadi aksi nyata hingga ke tingkat tapak.
Salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Tahun ini, KLHK memberikan penghargaan ProKlim kepada 33 lokasi yang memenuhi kriteria sebagai ProKlim Utama dan 1 lokasi ProKlim Lestari.
Penghargaan juga diberikan kepada 10 pemerintah daerah provinsi dan 41 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan 2018 untuk mendukung pelaksanaan ProKlim di wilayahnya.
“Kepada pemerintah dan pemerintah daerah, saya minta untuk terus melakukan fungsi pembinaan dan pendampingan langsung kepada pelaksana ProKlim, berkolaborasi dengan berbagai pihak pendukung, sebagaimana arahan Presiden Koko Widodo bahwa negara harus hadir di tengah masyarakat,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, saat membuka Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim (HAPPI) 2018, di Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Siti juga menyampaikan apresiasi kepada kepala daerah yang telah menindaklanjuti kebijakan pemerintah nasional melalui langkah nyata pelaksanaan program pengendalian perubahan iklim di wilayah kerjanya. Ke depan, pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengintegrasikan perubahan iklim dalam dokumen rencana pembangunan yang komprehensif, dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kondisi lokal.
“Saya harap, para penerima penghargaan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dan ujung tombak agen pembawa perubahan dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai perubahan iklim dan menunjukkan contoh kegiatan yang bisa dilaksanakan di tingkat tapak. Jika kita melangkah bersama-sama, bahu-membahu membangun Indonesia yang berketahanan iklim, saya yakin, target yang ingin dicapai untuk pembangunan secara berkelanjutan dapat terwujud,” ujarnya.
Penghargaan ProKlim dianugerahkan kepada daerah-daerah yang mampu menerapkan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di tingkat tapak.
Adapun HAPPI 2018, yang diselenggarakan pada 24 - 25 Oktober 2018, merupakan forum multipihak dan multisektor untuk mendiskusikan perkembangan terakhir dari dukungan sistem dan program-program lain, termasuk pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas terkait dengan perubahan iklim.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Ruandha Agung Sugardiman, melaporkan, rangkaian HAPPI, yang diikuti oleh kurang lebih 700 peserta ini menampilkan informasi mengenai kebijakan dan program sektor untuk menurunkan emisi GRK. Berbagai kreativitas dan inisiatif kegiatan mitigasi dan adaptasi di tingkat tapak juga dapat disaksikan melalui kegiatan pameran.
Dalam kesempatan ini, dilaksanakan juga penandatangan kesepakatan kerja sama KLHK dengan IWAPI dan BMKG, sebagai salah satu landasan kolabarasi multipihak dan multisektor dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia.
Penghargaan yang diberikan tahun ini menambah daftar aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak dan pembina ProKlim di daerah yang telah direkognisi oleh pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya. Pada periode 2015-2018, KLHK telah menerima 1.566 pendaftaran ProKlim, dimana 137 diantaranya telah mendapat penghargaan ProKlim.
TERPOPULER