Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi telah memiliki sejumlah bukti -bukti dugaan keterlibatan pihak-pihak, termasuk PT. Lippo Group dalam praktik penyuapan proyek izin pembangunan Meikarta, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Menurut Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, percakapan atau komunikasi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dengan pihak pemberi suap seperti Direktur Operasional Billy Sindoro, maupun pihak lain yang nama-namanya kini telah dikantongi penyidik KPK.
"Bagaimana kesepakatan komitmen 'fee' dan apa yang akan dikerjakan," kata Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/11/2018).
Menurutnya, penyidik KPK telah mengambil sampel suara Neneng dan sedang dicocokkan kepada sejumlah yang pernah berkomunikasi dengan Neneng dalam Suap Meikarta
"Sampel suara tentu ada banyak hal yang akan digali nantinya ya," ujar Febri
Febri menegaskan bagi semua pihak - pihak yang diduga terlibat dalam suap Meikarta, untuk bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang berjalan di KPK. Penyidik juga telah memiliki bukti-bukti kuat terkait suap Meikarta.
"Jadi jika ada sangkalan-sangkalan sebenarnya KPK tidak akan terlalu terpengaruh karena banyak bukti yang kami miliki termasuk bukti-bukti elektronik," tutup Febri
Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 9 tersangka yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi.
Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.
KPK menduga uang suap itu dibagi dalam tiga tahap pemberian. Bupati Neneng disebut baru mendapatkan Rp 7 miliar dari Lippo Group.
TERPOPULER
