Salah satunya untuk mensejahterakan rakyat melalui program Perhutanan Sosial. Kini tercatat sekitar 25.863 desa berada dalam dan sekitar kawasan hutan.
Melalui Perhutanan Sosial, masyarakat kini diberi akses legal untuk ikut mengelola hutan secara lestari. Per 12 November 2018, realisasi Perhutanan Sosial telah mencapai 2,173 juta ha, yang dialokasikan bagi 497.925 KK. Capaian ini memberi pengaruh pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat.
Saat ini, berbagai langkah koreksi dan kolaborasi semua pihak telah membawa hasil positif, seperti sumber bahan baku semakin baik dengan adanya program perhutanan sosial, konflik tenurial yang semakin berkurang, dan inovasi baru yang sudah mulai terbangun baik oleh masyarakat didukung aktivis, dunia usaha, dan pemerintah untuk hutan lestari.
Langkah korektif pemerintah dengan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan ini, kata Menteri Siti, merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan dan entitas bisnis dalam menjalankan usahanya.
"Percayalah bahwa pemerintah hadir untuk kita bersama-sama melangkah lebih baik dalam tanggung jawab konstusional melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu saja pada konteks kita dunia usaha dan hutan. Hutan untuk mensejahterakan," tutupnya.
