Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk lebih memikirkan urusan masjid di Indonesia. Ia meminta agar ada data soal jumlah total masjid yang ada di Indonesia.
"Kita selalu memakai masjid ada 800 ribu, mungkin sekarang sudah 900 ribu. Yang tahu betul itu cuma Allah SWT. Kita tanya Menteri Agama, dia juga tidak tahu," kata Wapres Jusuf Kalla saa membuka Rakernas Dewan Masjid Indonesia (DMI), di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/11/2018) seperti dilansir ANTARA.
Menurut Jusuf Kalla yang juga Ketua DMI, masjid selama ini lebih banyak ditangani masyarakat. Padahal salah satu fungsi Kementerian Agama adalah memerhatikan urusan masjid.
Oleh karena itu, Wapres memerintahkan Kementerian Agama, melalui Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam, Muhammadiyah Amin, untuk menghitung dengan tepat jumlah masjid yang ada di Indonesia.
"Yang paling kurang diurus Kementerian Agama itu urusan masjid, paling kurang. Jadi Dirjen (Bina) Masyarakat Islam ini enak dia, tidak banyak urusannya kan, dakwah juga tidak, hitung masjid juga tidak," tambah Jusuf Kalla.
Koordinasi antara Kemenang dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota penting agar Indonesia memiliki data soal jumlah masjid dan musholla yang ada di Indonesia.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla memerintahkan agar Kemenag untuk menindaklanjuti perihal penghitungan masjid dalam waktu 6 bulan. Sinergi antara Kemenag dengan DMI merupakan kunci agar data masjid di Indonesia bisa akurat.
"Sekarang saya tugasi 'you' selama enam bulan kasih kita (DMI) jumlah (masjid) yang benar. Kita juga wajibkan nanti ketua-ketua (DMI) daerah membikin pemetaan supaya masuk ke aplikasi kita, nanti dijelaskan di aplikasi DMI," tegas Wapres.
Sementara itu, secara terpisah Muhammadiyah Amin menjelaskan selama ini pihaknya telah melakukan pendataan masjid lewat kantor urusan agama (KUA) di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan data Kemenag, jumlah masjid dan mushala yang tercatat di 34 provinsi sebanyak 741.991 bangunan. Perbedaan data masjid dengan DMI tersebut, menurut Amin, disebabkan adanya bangunan masjid dan mushala di tempat fasilitas umum yang tidak dihitung oleh Kemenag.
"Pendataan itu berbeda dengan yang dilakukan DMI, karena kalau DMI itu semua masjid didata, masjid yang di terminal, di rest area, itu didata semua oleh DMI. Maka kalau DMI menyebut ada 800 ribu lebih, itu wajar," jelas Amin.
Dengan waktu enam bulan, seperti yang diperintahkan Wapres Jusuf Kalla, Amin menyanggupi akan menyelesaikan pendataan masjid dan musala di seluruh wilayah di Indonesia.
"Setelah pendataan, kami akan duduk bersama DMI untuk menyamakan data yang ada," ujarnya. (ANTARA)
TERPOPULER
