JK Yakin Dugaan Korupsi Dahnil Tak Berhubungan dengan Pilpres

Pebriansyah Ariefana | Suara.com

Selasa, 27 November 2018 | 15:58 WIB
JK Yakin Dugaan Korupsi Dahnil Tak Berhubungan dengan Pilpres
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada upacara Penutupan Asian Para Games 2018 di Stadion Madya GBK, Jakarta, Sabtu (13/10). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan proses penyidikan kasus korupsi dana kemah terhadap Dahnil Anzar Simanjuntak bukan bertujuan untuk menjatuhkan koordinator juru bicara kampanye Pilpres 2019 pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno tersebut.

Wapres meminta Polri menjalankan proses hukum yang menjerat Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah tersebut dengan transparan dan disertai bukti yang cukup. Dahnil, sebagai warga negara Indonesia yang baik, juga diharapkan mengikuti proses hukum tersebut.

"Ya, tentu kepolisian tidak bermaksud begitu. Mungkin secara kebetulan terjadi seperti itu (jubir Prabowo-Sandi). Tapi sekali lagi, prosesnya harus betul-betul baik, terbuka dan adil," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (27/11/2018).

"Iya tentu, semua orang warga negara ini, anda juga kalau ada masalah hukum, harus ikut. Tapi ini kan prosesnya harus transparan dan juga harus ada bukti yang cukup," tambah Wapres.

Pelaksanaan Apel dan Kemah Kebangsaan Pemuda Indonesia yang digelar di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah pada 16-17 Desember 2017, diduga terjadi penggelapan dana lewat laporan fiktif.

Polda Metro Jaya menangani kasus tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat, namun polisi enggan menyebutkan identitas pelapor tersebut.

Dahnil mencurigai penyidik kepolisian mencari kesalahan terkait penyidikan terhadap dugaan korupsi kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang digagas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) itu.

Dahnil menyatakan penyidikan kasus itu diduga terkait dirinya berposisi sebagai anggota tim pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, serta sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Sementara, polisi menduga anggaran sekitar Rp 2 miliar tidak dihabiskan sehingga dicurigai ada data fiktif dalam laporan pertanggungjawabannya. Terkait hal itu, Wapres meminta polisi mencari bukti kuat.

"Ini kan masih berbeda pandangan, dari sisi hukum itu harus jelas, harus ada bukti-bukti baru bisa diajukan. Biar ini tenang dulu, mencari apa itu masalahnya, jelas, baru kita selesaikan ini," ujar Wapres. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Diduga Korupsi Dana Kemah, Dahnil Dinilai Coreng PP Muhammadiyah

Diduga Korupsi Dana Kemah, Dahnil Dinilai Coreng PP Muhammadiyah

News | Selasa, 27 November 2018 | 06:00 WIB

Korupsi Dana Kemah, Dahnil: Polisi Sudah Menghina Presiden Jokowi

Korupsi Dana Kemah, Dahnil: Polisi Sudah Menghina Presiden Jokowi

News | Senin, 26 November 2018 | 18:10 WIB

JK Sebut Kader Muhammadiyah Tak Harus Ikut Mendukung Prabowo

JK Sebut Kader Muhammadiyah Tak Harus Ikut Mendukung Prabowo

News | Senin, 26 November 2018 | 12:40 WIB

Wapres JK Buka Muktamar ke-17 Pemuda Muhammadiyah di Bantul

Wapres JK Buka Muktamar ke-17 Pemuda Muhammadiyah di Bantul

News | Senin, 26 November 2018 | 10:53 WIB

JK Segera Undang 41 Pengurus Masjid Radikal, Mau Dikontrol

JK Segera Undang 41 Pengurus Masjid Radikal, Mau Dikontrol

News | Minggu, 25 November 2018 | 17:15 WIB

Terkini

Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos

Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:50 WIB

Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!

Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:37 WIB

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:08 WIB

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:07 WIB

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 20:04 WIB

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:57 WIB

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:49 WIB

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:47 WIB

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah

News | Rabu, 06 Mei 2026 | 19:40 WIB