Suara.com - Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan aturan turunan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Kemnaker mempunyai waktu paling lambat 2 tahun untuk menuntaskan aturan turunan sejak UU tersebut diundangkan pada Oktober 2017.
"Artinya aturan turunan UU No18/2017 tentang PPMI, pada November 2019 nanti, harus sudah ditandatangani atau sudah diundangkan semuanya. Tanpa aturan turunan UU tak akan berjalan efektif, " kata Kepala Biro Humas Kemnaker, R. Soes Hindharno dalam diskusi tematik "Refleksi dan Agenda ke Depan UU PMI" di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).
Lebih lanjut, Soes Hindharno mengungkapkan ada usulan untuk penyederhanaan aturan turunan sesuai dengan substansinya.
Ia menjelaskan dari hasil rapat kordinasi dengan K/L diajukan alternatif untuk melakukan penyederhanaan dari 28 aturan tambahan menjadi 13 aturan.
"Dari 11 menjadi 3 PP, dari 12 menjadi 5 Permen, tetap 2 Perpres dan nanti 3 peraturan Kepala Badan setelah ada badan baru pengganti BNP2TKI terbentuk, " katanya.
Dalam kesempatan itu juga, Soes juga berharap peresmian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Banyuwangi yang terintegrasi Mall Pelayanan Publik yang difasilitasi Kemnaker dapat dimanfaatkan untuk pelayanan legalisasi PMI semaksimal mungkin.
LTSA ini melayani urusan PMI secara terpadu dari Kemnaker, Dinas Kesehatan Dukcapil karena pengurusan izin berkaitan dengan KTP, Ditjen Imigrasi, Kepolisian, BNP2TKI, Pemda, SKPD dan lain-lain.
Sementara perwakilan Kemenlu, Jean Anes menyambut positif dan mendukung adanya penyederhanaan aturan turunan dari UU PPMI. Dia berharap pengiriman pekerja migran semakin tertata sehingga pada akhirnya pemerintah bisa memberikan perlindungan terhadap PMI.
"Kita dukung dalam proses pembuatannya ada perubahan tata kelola yang lebih baik, khususnya dalam institusi yang bertanggung jawab dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, " katanya.
TERPOPULER
