Omnibus Law Plus untuk Selesaikan Persoalan Pekerja Migran Indonesia

Suara.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan, penyelesaian persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) dan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri harus dilakukan dengan kehadiran negara secara langsung, terpadu, dan berorientasi pada tindakan.
Pesan itu disampaikan Mukhtarudin dalam Forum “Pasti Ada Solusi” yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (4/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan sejumlah kementerian dan unsur perwakilan Indonesia di Malaysia, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri P2MI Mukhtarudin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh, serta Duta Besar RI untuk Malaysia Raden Dato Muhammad Iman H. Kusumo.

Bagi Mukhtarudin, pertemuan lintas kementerian tersebut menandai cara baru pemerintah dalam menangani persoalan PMI. Pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan aturan dan prosedur dari pusat, tetapi perlu turun langsung mendengar persoalan masyarakat sekaligus menghadirkan kementerian yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya.

“Kegiatan 'Pasti Ada Solusi' yang dibahas oleh Kementerian Hukum ini adalah terobosan sekaligus gebrakan luar biasa untuk menyelesaikan kompleksitas permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ada di luar negeri. Kita menghadirkan kementerian-kementerian sebagai pengampu utama permasalahan untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang ada. Ini bukan hanya kolaborasi administratif, tetapi langsung kolaborasi aksi.”

Menurut Mukhtarudin, keberadaan sejumlah menteri dalam satu forum tidak boleh berhenti sebagai simbol koordinasi. Setiap persoalan yang dibawa PMI maupun WNI harus ditindaklanjuti oleh kementerian sesuai tugas dan kewenangannya.

“Kalau ada masalah, datanglah menyampaikan kepada kedutaan. Datanglah menyampaikan keluhan, termasuk kepada kami semua sebagai pembantu Bapak Presiden,” tegas Mukhtarudin.

Ia menilai pola kerja lintas sektor tersebut merupakan gambaran konkret bagaimana negara hadir di tengah masyarakat. Bahkan, Mukhtarudin menyebut pendekatan itu sebagai bentuk “Omnibus Law Plus”.

“Omnibus Law itu hanya kolaborasi administratif, tapi ini aksi.”

Tidak Bisa Satu Pintu

Mukhtarudin menilai persoalan yang dihadapi WNI dan PMI di Malaysia memiliki keterkaitan yang luas. Satu persoalan dapat bersinggungan dengan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan, dokumen perjalanan, keimigrasian, status pekerjaan, perlindungan pekerja, pendidikan anak, sampai kebutuhan bantuan hukum.

Karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu instansi.
Dalam forum tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, terdapat sekitar 1,5 juta lebih masyarakat Indonesia di Malaysia. Dari jumlah itu, sekitar 550 ribu tercatat sebagai pekerja legal, sementara sekitar 900–950 ribu lainnya berada dalam status non-prosedural.

Supratman mengingatkan bahwa kelompok tersebut tetap merupakan bagian penting dari bangsa Indonesia dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional tidak boleh diabaikan.
“Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan devisa kita. Jangan melihat kehidupan mereka yang lagi bekerja di perkebunan, tetapi lihatlah sumbangsihnya, betapa besar jasa mereka untuk bisa kita mendapatkan devisa.”

Dalam rangkaian kegiatan itu, pemerintah juga melakukan penegasan status kewarganegaraan terhadap sekitar 1.500 WNI. Supratman menyebut langkah tersebut sebagai tahap awal untuk membangun sistem perlindungan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat Indonesia di Malaysia.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyoroti pentingnya penyelesaian berbagai dokumen secara terintegrasi. Menurutnya, persoalan NIK/NIT, status kewarganegaraan, hingga dokumen perjalanan tidak boleh menjadi persoalan yang saling menghambat.

“Yang kita bangun adalah mekanisme yang terintegrasi. Ketika persoalan kependudukan selesai, proses penegasan kewarganegaraan dan dokumen perjalanan dapat bergerak lebih cepat sehingga masyarakat memperoleh kepastian.”