Suara.com - Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin tidak akan mempersoalkan dugaan pelanggaran kampanye pada acara Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12) kemarin. Namun TKN akan menyerahkan kewenangan tersebut pada Bawaslu.
Wakil Ketua TKN Jokowi - Maruf Amin, Arsul Sani mengatakan kalau Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab karena menyerukan terkait dengan Pemilihan Presiden 2019.
"Yang saya lihat Bawaslu juga kan ada perbedaan pendapat. kita serahkan kepada Bawaslu," kata Arsul di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senin (3/12/2018).
Selain itu Arsul juga menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai ucapan Habib Rizieq itu. Bila dirasa ada yang tidak pantas, politikus PPP ini mempersilakan pendukung Jokowi untul lapor.
"Terserah juga kalau ada elemen masy yang menganggapidak pantas menganggap itu pelanggaran dan membawanya ke bawaslu. Tapi kalau TKN Jokowi-Maruf, kami nggak akan mempersoalkannya ke Bawaslu," kata Arsul.
Meskipun enggan melaporkannya kepada Bawaslu, Arsul menganggap acara reuni 212 jelas memiliki maksud tujuan yang lain, yakni sebagai bentuk dukungan kepada salah satu kandidat Capres. Hal itu dibuktikan dengan hadirnya Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan elit pendukung Prabowo - Sandiaga Uno.
"Kalau bagi kami itu sudah jelas bahwa forum reuni itu memang dimaksudkan untuk mendukung pencapresan Pak Prabowo," ujarnya.
Meski demikian TKN Jokowi - Maruf, kata dia, tidak akan mempersoalkan hal-hal yang tidak produktif bagi kemenangan Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019.
"Sebab kalau TKN yang mempersoalkan segala macam, itu saya kira nggak kondusif lah politik kita. Nanti situasi lapor melapor itu akan terus, tapi kan kita nggak bisa menghalangi elemen masyarakat yang berkeberatan," pungkasnya.
TERPOPULER
