Infografis
Suara.com - Penyerangan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TNPB) di Pos TNI Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Papua, yang menewaskan 24 orang berawal dari protes warga setempat terhadap militer Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Sinode Gereja Kemah Inji (Kingmi) Papua Pendeta Dr Benny Giay kepada Tabloid Jubi, Rabu (5/12/2018).
Ia mengatakan, kejadian pembunuhan terhadap 24 pekerja jalan trans di Nduga berawal dari aksi protes warga terhadap anggota TNI yang memotret aktivitas ibadah warga pada 1 Desember 2018.
"Ada ibadah yang melibatkan masyarakat, dan didatangi pemerintah dan satu orang diduga anggota TNI," ungkap Pendeta Giay meneruskan laporan jemaat gereja Kingmi di Nduga.
Warga masyarakat yang ikut kegiatan ibadah itu merasa tidak nyaman, karena orang tersebut memotret kegiatan mereka.
"Masyarakat takut. Mereka minta dia hapus, tapi orang itu tidak mau," lanjut pemimpin gereja yang umatnya sangat dominan di Kabupaten Nduga.
Lalu, orang tersebut meninggalkan tempat kegiatan ibadah menuju pos TNI. Usaha masyarakat untuk menghapus foto tidak berhasil.
Peristiwa dalam ibadah hari Sabtu akhir pekan lalu itu itu berlanjut pada Minggu 2 Desember 2018. Masyarakat datang meminta agar foto mereka dihapus.
Lalu terjadi tembak menembak dekat pos tentara sehingga korban berjatuhan mencapai puluhan orang.
Baca Juga: Pabrik Ribuan Kosmetik Diduga Ilegal Terbongkar di Sulsel
"Kejadian itu lanjutannya," ungkap dia.
Pendeta Giay menambahkan, polemik tentang korban yang tewas adalah warga sipil atau militer bisa merujuk pada kebijakan Presiden Jokowi pada tahun 2016 saat berkunjung ke Wamena.
“Intinya Presiden Joko Widodo kasih kepercayaan kepada TNI bangun jalan itu pada 2016 saat berkunjung ke Wamena," ungkapnya.
Tidak lama, seusai pelimpahan kewenangan itu, Januari 2017, sayap militer organisasi Papua merdeka yang beroperasi wilayah itu menolak pembangunan jalan disertai ancaman perang.
Karena itu, menurut Pendeta Giay, tidak salah kalau warga mencurigai para pekerja jalan itu sebagai anggota TNI.
Warga paham bahwa bukan warga sipil sembarangan yang menjadi karyawan di wilayah yang jelas ancaman keamanannya itu.
