Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di beberapa kantor PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekait kasus dugaan korupsi proyek fiktif.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan pihaknya adalah Kantor Pusat PT. Waskita Karya Jalan MT. Haryono, Kavling 10, Cawang, Jakarta Timur; Kantor Divisi III, PT Waskita Karya di Surabaya, Jawa Timur; dan beberapa kantor perusahaan subkontraktor di Jakarta, Surabaya, dan Bekasi; rumah para tersangka dan apartemen di bilangan Jakarta, Bekasi, Depok dan Surabaya.
"Kami juga geledah rumah tersangka dan sekitar 10 rumah dan apartemen milik pihak terkait yang berada di Jakarta, Bekasi, Depok dan Surabaya," ungkap Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).
Agus menyebut dalam penggeledahan yang berlangsung sejak tanggal 6 hingga 12 Desember 2018, tim penindakan KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti.
"Disita dokumen subkontraktor yang diduga fiktif, kontrak-kontrak proyek konstruksi, barang bukti elektronik dan dokumen lain yang relevan," tutup Agus
Untuk diketahui, KPK telah menetapkan dua mantan petinggi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai tersangka. Yaitu Fathor Rachman (FR) selaku Kepala Divisi II PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar (YAS) Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT. Waskita Karya (Persero)Tbk, periode 2010-2014.
Agus menyebut dua tersangka petinggi PT. Waskita Karya tersebut, telah menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pengerjaan proyek fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT. Waskita Karya.
PT Waskita Karya pun telah memberikan sejumlah pembayaran dalam proyek yang ditangani empat perusahaan subkontraktor tersebut.
"Itu, perusahan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi FR dan YAS," ujar Agus
Adapun kerugian negara yang telah di data oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus pengerjaan proyek fiktif oleh mantan dua petinggi pihak Waskita Karya, mencapai Rp 186 miliar.
Yuly dan Fathor disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
