Dipolisikan ACTA, PSI Dinilai Melecehkan dan Hina Prabowo - Sandiaga

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dinilai menghina Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sadiaga Uno, serta ke Politisi Demokrat Andi Arif. PSI memberikan Kebohongan Award karena isu hoaks yang menghinggapi kubu Prabowo - Sandiaga.

PSI merupakan partai pendukung Jokowi - Maruf Amin di Pilpres 2019. Pihak yang melaporkan PSI adalah Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Mereka melaporkan 4 petinggi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Bareskrim Mabes Polri, Minggu (6/1/2019) malam.

Laporan itu terkait dagelan Kebohongan Award yang ditujukan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Sadiaga Uno, serta ke Politisi Demokrat Andi Arif. Keempat kader PSI yang dilaporkan adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Tsamara Amany, dan Dara Nasution.

"Kami merasa Kebohongan Award itu merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap Prabowo, Sandiaga, dan Andi," kata Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko, Minggu malam.

Pernyataan keempat kader PSI dinilai termasuk ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di tengah masyarakat dan tidak sesuai dengan adab politik Indonesia. Menurut dia, banyak cara untuk menyampaikan pendapat sehingga tidak perlu seperti langkah PSI dengan membuat Kebohongan Award.

"Apa yang dilakukan PSI itu tidak sesuai dengan kultur politik Indonesia karena banyak cara untuk bisa menyampaikan pendapat sehingga tidak seperti itu caranya," ujarnya.

Hendarsam menilai kasus tersebut sangat serius karena menimbulkan keonaran di tengah masyarakat sehingga Polri harus memproses laporan tersebut. Laporan tersebut sebagai bentuk pembelajaran agar para politikus bisa bertindak sesuai dengan adab politik Indonesia.

Sebelumnya, PSI memberikan Kebohongan Award kepada Prabowo Subianto, Sandiaga S. Uno, dan Andi Arief karena ketiganya dinilai sering melakukan kebohongan publik.

Juru bicara PSI Dara Adinda Nasution mengatakan bahwa penghargaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab partainya kepada publik dan juga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin.

Dengan pertimbangan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menurut dia, tidak ada pelangggaran hukum yang lakukan PSI dengan pemberian penghargaan tersebut. (Antara)